DPRD Kalsel Resmi Bentuk Pansus Pengawasan Distribusi BBM Subsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Keluhan para sopir terkait sulitnya memperoleh BBM biosolar bersubsidi mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

DPRD Kalsel resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi guna mengawasi penyaluran BBM agar lebih tepat sasaran.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Mansyah Addrian, Selasa (26/5/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo.

“Pansus ini dibentuk sebagai bentuk keseriusan DPRD dalam menindaklanjuti persoalan distribusi BBM bersubsidi yang banyak dikeluhkan masyarakat. Kami ingin distribusi BBM subsidi benar-benar tepat sasaran,” ujar Kartoyo saat memimpin rapat paripurna.

Dalam rapat tersebut, laporan Badan Musyawarah (Banmus) dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari. Disebutkan, pembentukan pansus merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Umum terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.

Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian di antaranya dugaan pelangsiran, penyalahgunaan barcode, penimbunan BBM subsidi, hingga penggunaan kendaraan modifikasi untuk mendapatkan BBM secara tidak sesuai aturan.

Persoalan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk menunjang aktivitas operasional sehari-hari.

“Kami berharap melalui pansus ini pengawasan distribusi BBM subsidi bisa berjalan lebih optimal melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya,” ujar Kartoyo.

Selain menyulitkan masyarakat memperoleh BBM, kondisi itu juga dinilai berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa di sejumlah daerah.

DPRD Kalsel menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi nantinya juga akan melibatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta PT Pertamina (Persero) guna memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Usai rapat paripurna, agenda dilanjutkan dengan rapat internal pansus untuk pembahasan awal sekaligus pemilihan pimpinan pansus.

Sebelumnya, rencana pembentukan pansus ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kalsel bersama kepolisian, pemerintah provinsi, Pertamina, organisasi sopir angkutan, dan sejumlah instansi terkait pada Kamis (21/5/2026).

RDP tersebut digelar menyusul aksi demonstrasi sopir truk di Kantor Gubernur Kalsel yang mempersoalkan kelangkaan solar subsidi di sejumlah daerah.

Dalam forum itu, perwakilan sopir angkutan, Aliansyah, menyampaikan keluhan para sopir terkait antrean panjang, tingginya harga solar, hingga dugaan premanisme dalam distribusi BBM subsidi.

Sementara itu, Dirintelkam Polda Kalsel, Priyanto Priyo Hutomo, mengungkapkan pihak kepolisian telah mengamankan 20 tersangka kasus penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah wilayah di Kalsel. (AOL)