Rapat Solar Subsidi Nelayan Sempat Memanas, DKPP Tanahlaut: Pertamina Segera Lakukan Audit

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Rapat koordinasi evaluasi distribusi solar subsidi bagi nelayan Desa Kualatambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanahlaut (Tala), Jumat (29/5/2025), berlangsung sarat dinamika.

Sejumlah perwakilan nelayan meluapkan kekesalan mereka lantaran jatah solar subsidi yang diterima selama ini, mereka sebut tidak sesuai dengan hak yang seharusnya diterima.

Suasana rapat di Ruang Swasembada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Tala itu pun sempat memanas. Lantaran kesal, beberapa nelayan berbicara dengan nada tinggi.

Rapat yang berlangsung sekitar tiga jam itu dipimpin Kepala DKPP Tala H Muh Kusri didampingi Asisten Ekobang Pemkab Tala Masturi mewakili bupati, Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B, dan Kasat Reskrim Polres Tala AKP Cahya Prasada Tuhuteru.

Hadir pula pihak PT Pertamina Patra Niaga Banjarmasin, Kabag Hukum Pemkab Tala Alfirial, pengelola SPBUN Kualatambangan, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Camat Takisung Syafangat, Kades Kalatambangan H Zainuddin.

Kekecewaan nelayan itu muncul di tengah hasil klarifikasi dan verifikasi lapangan yang menemukan adanya ketidaksesuaian data administrasi penyaluran BBM subsidi jenis solar bagi nelayan.

Sementara itu pihak pengelola SPBUN Kualatambangan menegaskan penyaluran solar bersubsidi sesuai rekomendasi yang diterbitkan DKPP Tala. Dari kuota kontrak dengan PT Pertamina sebanyak 65 ribu liter per bulan, rekomendasi DKPP rata-rata sekitar 61 ribu.

Pihak SPBUN juga menegaskan kesiapannya diperiksa oleh aparat penegak hukum apabila memang dianggap terjadi penyimpangan dalam pendistribusian solar subsidi. 

Mereka menegaskan jika merujuk ketentuan yang dipersyaratkan BP Migas dan Pertamina yaitu kapal nelayan harus berdokumen lengkap, maka bakal banyak yang tak mendapatkan solar karena banyak kapal belum dilengkapi dokumen.

Baca juga: Sampah di Jalan Cemara Banjarmasin Meluber ke Jembatan, Wakil Wali Kota Hj Ananda Beri Tanggapan

Namun selama ini mereka tetap memberikan sesuai rekomendasi DKPP Tala. Karena itu, pihak SPBUN minta jaminan dari pemerintah daerah ke depannya agar penyaluran solar subsidi terhadap kapal yang belum berdokumen tidak menjadi temuan oleh aparat penegak hukum.

Pada forum itu terungkap sebagaimana disampaikan Kepala DKPP Tala H Muh Kusri bahwa di Kabupaten Tala saat ini baru sekitar 20 persen kapal nelayan yang telah berdokumen. 

Karena itu melalui program SIAP MELAUT, pihaknya menargetkan kurun waktu tiga tahun hal tersebut dapat terselesaikan atau semua kapal nelayan berdokumen.

Kabag Hukum Alfirial mengatakan dalam persoalan ini Pemkab Tala berupaya menjembatani yakni mengupayakan kapal nelayan yang belum berdokumen agar tetap bisa mendapatkan solar subsidi, sembari pengurusan dokumen kapal diselesaikan sambil jalan.

Dikatakannya, Pemkab Tala saat ini sedang meminta dispensasi tersebut ke BP Migas dan Pertamina. Karena itu diharapkan APH dapat memahami kondisi tersebut untuk kebermanfaatan bersama.

Mastuti menerangkan perizinan dan dokumen kapal sebagian merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian Pemkab Tala tak lantas diam, namun berupaya melakukan pendampingan.

Melalui program SIAP MELAUT, pemerintah daerah berupaya mendatangkan pihak pusat maupun pemerintah provinsi untuk dapat hadir di Mall Pelayanan Publik (MPP) Tala sehingga pengurusan perizinan dan dokumen kapal nelayan dapat berjalan lebih lancar.

Pada forum rapat, delapan poin penting dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani semua pihak terkait.

Berita acara ditandatangani sejumlah pihak, di antaranya Kepala DKPP Tala H Muhammad Kusri, Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B, Kasat Reskrim Polres Tala AKP Cahya Prasada Tuhuteru, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, Camat Takisung, pengelola SPBUN Kuala Tambangan, Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang hingga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tala.

Dari sejumlah poin penting itu di antaranya disebutkan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi pencatatan logbook, laporan penyaluran dan realisasi penerimaan BBM oleh sebagian nelayan.

Temuan tersebut membuat pemerintah daerah bersama pihak terkait sepakat melakukan evaluasi dan sinkronisasi data lanjutan.

Rapat berlangsung sekitar tiga jam dan membahas secara detail mekanisme distribusi solar subsidi di SPBUN Kualatambangan.

Selain persoalan data penerimaan solar, rapat juga menyoroti penggunaan barcode, pencatatan logbook dan mekanisme distribusi BBM subsidi melalui jasa pengangkut yang dinilai masih perlu pembenahan dan pengawasan lebih ketat.

PT Pertamina Patra Niaga dalam rapat tersebut menyatakan akan melakukan evaluasi dan audit internal terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi pada SPBUN 68.708.003 Kuala Tambangan.

Sementara pihak pengelola SPBUN, Nurul Tasiah, menyatakan siap mengikuti seluruh ketentuan, mekanisme dan hasil evaluasi yang dilakukan Pertamina terkait distribusi solar subsidi.

Pengelola SPBUN juga menegaskan penyaluran solar dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan DKPP Tanahlaut.

Dalam rapat itu, Pemkab Tala bersama pihak terkait juga sepakat melakukan koordinasi dan evaluasi lanjutan guna memperbaiki mekanisme distribusi BBM subsidi agar lebih tertib administrasi, tepat sasaran dan transparan.

Bahkan, apabila dalam pendalaman berikutnya ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau dugaan penyimpangan, maka akan dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas hingga aparat penegak hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Selain membahas distribusi solar subsidi, DKPP Tala juga menyatakan akan mempercepat pendampingan pemberkasan dokumen kapal dan perizinan kapal perikanan milik nelayan.

Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B berharap persoalan tersebut dapat segera terselesaikan, karena telah berlangsung cukup lama. "Kalau saya lihat, ini hanya masalah pesan tak sampai saja antara pihak SPBUN dan DKPP Tala. 

"SPBUN kan mendapatkan rekomendasi dari DKPP, pemerintah kita. Pemerintah kita ini kan menjalankan tugas untuk masyarakat. Jadi jangan dibolak-balik, yang memberi rekomendasi malah ditanya balik, siapa yang bertanggungjawab. Kan itu lucu, menurut saya ini lucu," tandas Agus.

Kepala DKPP Tala H Muh Kusri ketika dikonfirmasi seusai rapat menegaskan setelah rapat tersebut maka selanjutnya pihak PT Pertamina akan melakukan audit internal. "Jadi, setelah ini nanti Pertamina akan melakukan audit ke pihak SPBUN Kualatambangan," tandasnya. (banjarmasinpost.co.id/banyu langit roynalendra nareswara)