Arus Lebaran 2026: Setengah Lancar

BANJARMASINPOST.CO.ID - HARI Raya Idulfitri 2026 baru saja berlalu. Ada yang selalu sama setiap Lebaran. Jalanan penuh, rest area sesak, serta harapan arus mudik dan arus balik lebih lancar dari sebelumnya.

Pemerintah, seperti tahun-tahun lalu, datang dengan serangkaian strategi. Terukur di atas kertas dan diuji di lapangan. Hasilnya? Tahun ini, ada perbaikan, ya. Tapi belum cukup untuk disebut tuntas.

Pengelolaan arus lalu lintas tampak lebih tertata. Rekayasa lalu lintas, dari one way hingga contraflow diterapkan dengan pola yang lebih presisi. Informasi mengalir lebih cepat, didorong oleh kemajuan teknologi. Koordinasi antarlembaga terlihat lebih padu, setidaknya jika dibandingkan dengan keruwetan masa lalu.

Namun, seperti banyak kebijakan publik di negeri ini, keberhasilan sering kali berhenti di permukaan. Di jalur-jalur utama, terutama jalan tol, laju kendaraan memang lebih terkendali. Waktu tempuh yang dulu kerap tak masuk akal kini mulai bisa diprediksi.

Tetapi, begitu keluar dari ruas utama, cerita berubah. Jalan arteri tetap menjadi titik rawan: sempit, padat, dan minim rekayasa. Di sana, strategi terasa menipis, bahkan nyaris absen.

Pemerintah tampaknya masih berpikir dalam kerangka besar: mengurai kepadatan di titik-titik utama. Sementara simpul-simpul kecil—yang justru menjadi penghubung vital—sering luput dari perhatian.

Rest area menjadi contoh paling nyata. Ia dirancang sebagai tempat singgah, tapi kerap berubah menjadi sumber masalah baru. Kendaraan mengular hanya untuk masuk, lalu tersendat saat keluar. Kapasitas tak pernah benar-benar sebanding dengan lonjakan kendaraan. Ini bukan soal baru, tapi belum ditemukannya solusi yang optimal.

Di sisi lain, teknologi memberi warna berbeda. Pemantauan realtime, kamera pengawas, hingga pembaruan informasi melalui media sosial memang membantu pemudik mengambil keputusan lebih cepat. Ini kemajuan penting. Tapi lagi-lagi, akses dan pemanfaatannya belum merata. Tidak semua pemudik terhubung karena kendala jaringan. Tidak semua pula pemudik yang paham atau mau pmemahami.

Ada pula soal yang lebih mendasar, tentang pilihan moda transportasi. Kendaraan pribadi masih menjadi primadona. Program mudik gratis dan penambahan armada transportasi umum belum cukup menggoyahkan preferensi ini. Persoalannya bukan sekadar fasilitas, tapi kepercayaan.

Arus balik, seperti biasa, menghadirkan ujian yang berbeda. Jika mudik tersebar, arus balik cenderung menumpuk. Banyak yang pulang di waktu bersamaan, menciptakan gelombang kepadatan yang lebih tajam. Pemerintah mencoba mengatur, mengimbau, bahkan membatasi. Tapi kepatuhan publik tetap menjadi variabel yang sulit dikendalikan.

Di luar Jawa, cerita lain berjalan. Pengelolaan arus mudik belum mendapat intensitas perhatian yang sama. Infrastruktur terbatas, rekayasa lalu lintas minim, dan informasi tidak selalu sampai. Ini menunjukkan satu hal yang berulang: pendekatan yang masih Jawa-sentris.

Lalu, bagaimana menilai mudik 2026? Ada kemajuan, ya. Pemerintah sudah lebih mampu memperbaiki masalah yang terlihat, namun belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Infrastruktur belum merata, transportasi publik belum dominan, dan perilaku pemudik belum banyak berubah.

Mudik, pada akhirnya, bukan sekadar peristiwa lalu lintas. Ia adalah pergerakan sosial dalam skala besar yang mengandung emosi, kebiasaan, dan pilihan rasional sekaligus impulsif. Mengelolanya tidak cukup dengan rekayasa jalan. Perlu pendekatan yang lebih dalam dan menyeluruh.

Lebaran akan selalu datang. Arus mudik akan selalu ada. Pertanyaannya: apakah kita hanya akan terus mengatur kepadatan lalu lintas atau mulai benar-benar menguranginya? (*)