Wagub Kalsel Bareng 18 Gubernur Temui Menkeu, Inginkan Solusi Pemangkasan Dana Transfer

BANJARMASINPOST.CO.ID,JAKARTA- Resah dengan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026, belasan gubernur beserta perwakilan pemerintah provinsi dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), bersama-sama mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Selasa (7/10).

Mereka menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pemotongan TKD oleh Kemenkeu.

Sebanyak 18 gubernur hadir secara langsung, 15 daerah diwakili, dan 5 daerah tidak hadir.

Tak ketinggalan dari Kalimantan Selatan (Kalsel) hadir Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman yang juga ikut bertemu Menkeu di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara. Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil.

Baca juga: Lowongan Kerja PT Indofood, Terbuka Untuk Banyak Posisi, Lulusan SMA, SMK hingga S1 Bisa Daftar

Baca juga: BREAKING NEWS-ULM Terima SK Pencabutan 17 Gelar Guru Besar, Rektor:Tidak Pengaruhi Status Akreditasi

"Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya. Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya," ujar Haris setelah pertemuan.

Penurunan anggaran TKD 2025 membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah. "Sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan aja oke lah itu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai yang hak pegawai terganggu karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya. Itu masalahnya," ungkapnya.

Audiensi ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama diikuti oleh seluruh gubernur anggota APPSI, sedangkan sesi kedua dihadiri oleh gubernur dari provinsi penghasil migas dan energi terbarukan yang tergabung dalam ADPMET. Rapat berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 10.30 WIB, dan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan RI.

Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan bahwa forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat komunikasi antara daerah dan pusat. “Daerah memerlukan ruang seperti ini agar bisa menyampaikan langsung kondisi dan tantangan di lapangan, sekaligus mencari solusi bersama pemerintah pusat,” ujarnya usai pertemuan.

Selain membahas kebijakan fiskal dan alokasi anggaran, audiensi ini juga menyoroti pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kinerja pembangunan di berbagai sektor.

Pada pertemuan itu, Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan kondisi saat ini keuangan pemerintah dan daerah. Sekaligus membahas dana bagi hasil. DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Di sisi lain, Purbaya menjelaskan akan tetap mempertimbangkan penambahan anggaran TKD tahun depan jika perekonomian dinilai semakin membaik.

Diketahui Pemprov Kalsel menghadapi tantangan fiskal serius menyusul turunnya dana TKD hingga hampir 50 persen untuk tahun anggaran 2026. Berdasarkan Surat KemenkeuNomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025, pendapatan daerah Kalsel yang semula diproyeksikan mencapai Rp9,42 triliun kini terkoreksi menjadi Rp7,24 triliun.

Sementara itu, dana transfer dari pusat ke Kalsel turun tajam mencapai 48,36 persen dari Rp4,5 triliun menjadi Rp2,3 triliun. DAK Fisik menjadi salah satu komponen yang dipangkas habis oleh pemerintah.

Tahun 2025, DAK Fisik dari TKD untuk Kalsel mencapai Rp21,38 miliar. Sedangkan di tahun 2026, tak ada alokasi sepeser pun untuk DAK Fisik. DAK Fisik meliputi kegiatan khusus di berbagai sektor dan bidang yang menjadi prioritas nasional, termasuk pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, jalan, irigasi, perikanan, pariwisata, dan industri kecil/menengah (IKM).(kompas.com/msr)