Menkeu Purbaya Singgung Kepala Daerah Protes Dana Mengendap di Bank, Data Sudah Benar

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali angkat bicara terkait dana pemerintah daerah (pemda) mengendap di bank senilai Rp234 triliun
• Purbaya kembali menegaskan bahwa data miliknya, merupakan benar
• Dia heran mengapa masih banyak kepala daerah yang protes ketika data tersebut terungkap ke publik.

 

BANJARMASINPOST.CO.ID  - Protes yang dilayangkan sebagian kepala daerah seputar dana yang mengendap di pemerintah daerah kembali disinggung Menkeu Purbaya.

Menteri koboi ini kembali menegaskan kalau data yang dipublikasikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Purbaya justru bingung kenapa kepala daerah masih mempermasalahkan.

Dari data diungkap Purbaya, ada 15 daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank.

Kota Banjarbaru termasuk salah satunya yang kemudian dibantah Bank Kalsel ternyata milik pemprov Kalsel karena salah input.

Baca juga: Nasib Satpol PP Usai Hampir Akibatkan Maling Tewas Terbakar, Berujung Diperiksa Polisi

Baca juga: Hadapi Musim Hujan, Pemprov Kalsel Aktifkan Pos Siaga dan Pantau Ketat Kondisi Sungai

Purbaya heran mengapa masih banyak kepala daerah yang protes ketika data tersebut terungkap ke publik.

Padahal, menurutnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja atas dasar data dan logika.

Bahkan, pihaknya selalu mengecek data berulang kali. 

Purbaya juga menegaskan bahwa, data soal dana mengendap ini menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan Askolani. 

Berbekal proses tersebut, Purbaya menjamin kredibilitas Kemenkeu.

Baca juga: Bank Kalsel dan OJK Literasi Keuangan Kepada Pelajar Ukhuwah Banjarmasin

Gubernur Kalsel Membantah

Sempat diumumkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai milik Pemko Banjarbaru, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin akhirnya angkat bicara terkait polemik dana Rp 5,165 triliun yang disebut mengendap di perbankan daerah.

Ia dengan tegas membantah tudingan Menkeu. Muhidin juga menilai pernyataan tersebut disampaikan tergesa-gesa, tanpa klarifikasi terlebih dahulu.

“Perkataan dari Menteri Keuangan bahwa pengendapan uang ini tidak benar. Jadi artinya, jangan sampai koboy salah tembak,” ujar Muhidin, usai kunjungan ke Bank Kalsel di Banjarbaru, Selasa (28/10).

Gubernur menegaskan, dana yang dimaksud merupakan kas daerah milik Pemprov Kalsel, bukan dana yang mengendap. Total dana tersebut memang tercatat sebesar Rp 4,7 triliun lebih, yang terdiri dari giro dan deposito, dengan porsi deposito mencapai Rp 3,9 triliun.

Baca juga: Geledah Rumah di Simpang Empat Tanahbumbu, Polisi Temukan 12,32 Gram Sabu di Kamar