Uang Reza Gladys Habis demi Penjarakan Nikita Mirzani, Isi Sindiran Lintang buat si Dokter Skincare

Di momen itu, wanita asal Medan, Sumatera Utara itu juga menjelaskan soal pasal TPPU yang sebelumnya dituduhkan kepada Nikita.

Sebab dari uang Rp4 miliar yang diterima Nikita dari pihak Reza Gladys diketahui ada aliran dana yang digunakan untuk membayar biaya cicilan rumah mewah sang aktris.

"Nah TPPU itu hanya diduga, namun tidak terbukti mencuci uang."

"Jadi menurut gue dengan kedangkalannya dia (Nikita) itu hanya berniat membayar saya uang itu, tapi tidak berniat mencuci uang," tutupnya.

Minta JPU Banding

Nikita Mirzani telah divonis hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar buntut laporan dari Reza Gladys.

Vonis ini diketahui lebih ringan dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya, yakni 11 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.

Nikita Mirzani yang mendapatkan hukuman lebih ringan lantaran sang artis yang tak terbukti melakukan TPPU.

Dalam vonisnya, artis 39 tahun itu hanya dikenai pasal pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik.

Terkait vonis tersebut, Julianus Sembiring justru meminta JPU untuk mengajukan banding atas putusan dari majelis hakim.

"Kami beharap agar nantinya Jaksa Penuntut Umum ya mengajukan banding terhadap apa yang menjadi putusan dari majelis hakim tingkat pertama," ungkap Julianus, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Jumat (31/10/2025).

Tim kuasa hukum Reza Gladys menilai adanya penerapan hukum yang kurang tepat yang dijatuhkan kepada Nikita.

Julianus pun menyinggung sikap majelis hakim yang mengabaikan pasal TPPU.

"Kami melihat ada beberapa hal dalam persoalan penerapan hukumnya yang menurut kami belum tepat."

"Jadi di sini kita melihat bahwa Jadi di sini kita melihat bahwa lex spesialis ya. Lex spesialis ini ada asas hukum yang memakai asas hukum lex spesialis derogat lex general. Artinya ketentuan hukum yang khusus bisa mengenyampingkan ketentuan hukum."

"Yang kalau kemudian kita memakai hukum acara, bahwa tidak tepat menurut kami ketika misalkan majelis hakim mengabaikan pasal 77 sebagai salah satu formil hukum acara tentang pembuktian bahwa ini adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terdakwa," terang Julianus.

(Banjarmasinpost.co.id/Tribunnews.com)