TAG
revisi uu kpk
-
Sedang pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai rencana revisi UU KPK memperlihatkan adanya upaya sistematis dari
Minggu, 8 September 2019
-
SEPERTI operasi senyap saja, tiba-tiba semua berubah. Dari yang ada menjadi tidak ada dan dari yang tidak ada menjadi ada.
Minggu, 8 September 2019
-
Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sangat menentang point adanya Dewan Pengawas yang diatur dalam draf revisi UU KPK.
Sabtu, 7 September 2019
-
Ada beberapa poin yang disorot dalam draf tersebut, salah satunya soal tugas dan wewenang KPK yang termuat dalam Pasal 6.
Kamis, 5 September 2019
-
Seluruh fraksi di DPR setuju revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Baleg DPR.
Kamis, 5 September 2019
-
Pertanyaan ini belum terjawab. Sementara, proses pembahasan revisi UU KPK terus berjalan di DPR.
Jumat, 12 Februari 2016
-
Terjadi setelah secara mendadak Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta fraksinya menolak revisi tersebut
Jumat, 12 Februari 2016
-
Menurut dia, pihaknya tidak mau melakukan revisi undang-undang KPK tersebut, karena tidak direvisi saja, ternyata tindak kriminal korupsi marak, apala
Senin, 8 Februari 2016
-
Meski tidak ada sanksi yang ketat terkait naskah akademik, namun hal itu telah diamanatkan oleh UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
Selasa, 2 Februari 2016
-
Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Lingkar Study Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Jumat (16/10/2015).
Jumat, 16 Oktober 2015
-
pasal tersebut sangat berpotensi melemahkan KPK dan dapat menghambat kinerja lembaga antirasuah itu.
Senin, 12 Oktober 2015
-
Pemerintah, kata Luhut, telah meminta masukan dari Mahkamah Agung terkait perlunya KPK memiliki kewenangan menerbitkan SP3.
Senin, 12 Oktober 2015
-
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo memastikan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan
Senin, 12 Oktober 2015
-
Rapat konsultasi DPR dan pemerintah pekan depan akan menjadi penentu jadi atau tidaknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Minggu, 11 Oktober 2015
-
Perlawanan terhadap usulan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian membesar. Tak hanya kalangan aktivis antikorupsi, akademisi
Sabtu, 10 Oktober 2015
-
keduanya mengaku belum membaca draf revisi UU KPK hasil usulan DPR yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg).
Jumat, 9 Oktober 2015
-
Surat tersebut berisi permintaan DPR untuk berkonsultasi dengan Joko Widodo terkait dengan draf revisi UU 30/2002
Kamis, 8 Oktober 2015
-
Anggota Fraksi Nasdem Taufiqulhadi dan anggota Fraksi PPP Arwani Thomafi mengaku belum membaca draf revisi UU
Kamis, 8 Oktober 2015
-
Menkum HAM Yasonna H Laily justru yang mendorong segera dilakukan revisi terhadap UU tersebut
Minggu, 21 Juni 2015
-
Anggota Komisi III DPR F-Partai Gerindra, Martin Hutabarat mengakui ada rencana untuk revisi UU KPK di Komisi III DPR.
Selasa, 2 September 2014
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
