Rudy: Tidak Perlu Ada Wakil

Pemilihan tidak langsung untuk bupati/wali kota bisa menghemat pembiayaan. Pasalnya, jumlah kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 536 daerah.

“Kalau dilakukan itu penghematan luar biasa,” kata Rudy dalam diskusi Mendesain Format Baru Pemilukada yang diadakan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/3).

Gagasan menarik lain juga dilontarkan Rudy. Menurut dia, untuk daerah kecil-daerah kecil lebih baik dipimpin kepala daerah tanpa disertai wakil. Cara itu dilakukan agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif.

“Untuk wakil kepala daerah, ada atau tidak ada itu tergantung kebutuhan. Kalau wilayahnya hanya ada dua juta penduduk, mengapa ada wakil? Tugasnya apa?” ujar dia.

Pada diskusi itu, Rudy juga mengungkapkan permasalahan yang terjadi akibat Pemilukada secara langsung.

Gubernur dua periode Kalsel ini mengatakan ada kecenderungan aparatur birokrasi daerah lebih cenderung mendukung calon incumbent (petahana).

“Meskipun tidak semua incumbent akan menang, kecenderungannya memang ada,” tegas dia.

Masalah lain, terjadinya disharmonisasi kepala daerah dengan wakilnya. Biasanya, masa harmonis terjadi hanya selama tiga bulan pascapemilihan.

“Masalah selanjutnya adalah besarnya biaya,” ucap mantan bupati Banjar itu.

Persoalan lain yang kerap terjadi, lanjut Rudy, adalah munculnya tindakan anarkistis dari pendukung calon yang tidak puas terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Usulan Rudy didukung Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan. “Jika gubernur melalui pemilihan langsung dan bupati/wali kota dipilih anggota DPRD, maka bupati/wali kota menjadi lebih menaati gubernur,” ujar dia.

Djohan mengungkapkan, saat ini banyak bupati/wali kota yang tidak patuh terhadap gubernur.

“Ketika diminta rapat dengan gubernur soal pembangunan, mereka sering mengaku tidak bisa ikut karena mengurus konstituen. Bila gubernur dipilih langsung dan bupati/wali kota oleh DPRD, gubernur akan memiliki legitimasi kuat sehingga bisa mengurangi konflik dan anggaran,” tegas Djohermansyah.

Menyinggung kekhawatiran terjadinya permainan uang jika Pemilukada menggunakan cara tidak langsung, dia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dilibatkan. “Kalau mau main-main ada KPK, ini mengunci (politik uang),” ujarnya.

Menanggapi usulan itu, anggota DPRD Banjarmasin, M dafik As’ad menyatakan ketidaksetujuannya. Dia menilai usulan itu merupakan bentuk kemunduran demokrasi.