Rudy: Tidak Perlu Ada Wakil

“Membangun demokrasi seperti sekarang ini, sudah menghabiskan biaya tidak sedikit dan waktu tidak pendek,” tegas dia.

Dikatakan Dafik, Pemilukada merupakan pesta demokrasi. Pesta bagi rakyat untuk menentukan sendiri pemimpinnya selama lima tahun ke depan.

Berbeda dengan gubernur yang lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, wali kota/bupati langsung ‘bersentuhan’ dengan rakyat.

Proses demokrasi saat ini, sudah bagus. Jika memang diperlukan perbaikan, yang harus diperbaiki adalah sistem perangkat pelaksananya.

“Karena itu secara pribadi, saya tidak setuju usulan itu,” tegas Dafik.

Sementara Ketua DPRD Banjarbaru, Arie Sophian mengatakan, wacana untuk mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ke mekanisme di DPRD masih pro-kontra. Pemilihan langsung atau tidak langsung, memiliki kelebihan dan kekurangan.

Di UUD 1945 hanya disebutkan pemilihan harus berjalan demokratis, tidak spesifik menunjuk mekanisme yang harus digunakan.

“Soal mekanisme, yang pasti ada pro dan kontra. Kalau parpol sih, cenderung menginginkan pemilihan langsung,” ungkap Arie.

Secara pribadi, Arie tidak sependapat usulan Rudy. Dia menilai yang seharusnya pemilihan langsung ditujukan untu8k Pemilihan Bupati/Wali Kota, bukan gubernur.

Namun, dia setuju Pemilukada hanya memilih kepala daerah. Untuk wakilnya bisa diambil dari pegawai negeri sipil (PNS). Pertimbangannya, selama ini kerap terjadi konflik antara kepala daerah dengan wakilnya.

Ketua DPRD Banjar, HM Rusli juga menilai dua pilihan mekanisme itu ada kelebihan dan kekurangannya.

“Kalau mekanisme pemilihan kembali diserahkan kepada DPRD, pimpinan partai yang harus bisa mengarahkan, supaya penentuan pemimpin daerah bermanfaat untuk pembangunan daerah. Perlu dikontrol komitmennya,” tegas dia. (dia/wid/gep/has/tribunnews/fer)