Kalsel Banjir Mainan Non SNI

Khawatir Label Tidak Asli, Disperindag Tetap Beli Ban Ber-SNI sebagai Sampel, Ini Tujuannya

Kementerian Perindustrian memberi tenggat waktu bagi produsen ban untuk segera memenuhi standar nasional paling lambat Februari 2015.

Khawatir Label Tidak Asli, Disperindag Tetap Beli Ban Ber-SNI sebagai Sampel, Ini Tujuannya
Harian Banjarmasin Post Edisi Selasa (24/10/2017) Halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selain melakukan pemeriksaan ke distributor mainan, tim Disperindag Kalsel dan YLK Banjarmasin mendatangi toko yang menjual ban. Namun dari pemeriksaan di sana, tidak ditemukan ban yang tidak memiliki SNI.

Namun, kata Royani, Kasi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Disperindag Kalsel, pihaknya bakal membeli ban ber-SNI sebagai sampel.

“Walaupun ban berlabel SNI, itu juga diperiksa. Kami khawatir label SNI-nya tidak asli,” ujarnya.

Sebenarnya, Kementerian Perindustrian memberi tenggat waktu bagi produsen ban untuk segera memenuhi standar nasional paling lambat Februari 2015.

Baca: Kalsel Banjir Mainan Anak-anak Non-SNI, Pemilik Toko Mengaku Dibohongi Produsen

Kebijakan itu tertuang dalam Permenperin Nomor 68/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara Wajib. Regulasi ini diundangkan sejak 11 Agustus 2014.

Permenperin menyatakan, ban tetap bisa diproduksi merujuk ketentuan SNI 2002 paling lambat pekan kedelapan pada 2015. Ketentuan itu berlaku untuk ban pengganti maupun original equipment manufacturer (OEM).

Produsen ban yang diwakili Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) menilai Permenperin 68/2014 lebih mengigit dibanding peraturan sebelumnya. Regulasi baru itu membantu memperkuat daya saing ban buatan dalam negeri di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir 2015.

Wajib SNI ban ini melekat untuk produk ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, ban sepeda motor, ban dalam kendaraan bermotor, dan ban yang sudah terpasang pada pelek alias OEM.

Ban yang terserifikasi artinya produk tersebut memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI. Pada tubuh si karet bundar dibubuhkan tanda SNI di bagian yang mudah terbaca dengan cara embos atau penandaan tetap.

Produk yang tidak memenuhi dua hal tersebut dilarang beredar alias illegal. Untuk produk yang sudah masuk pasar tanpa punya SPPT SNI wajib ditarik peredarannya oleh produsen bersangkutan.

Sementara untuk ban impor yang tidak punya sertifikasi SNI dilarang masuk daerah pabeanan RI. Bagi produk yang sudah terlajur masuk, maka importir diwajibkan mengekspor ulang barang tersebut atau sekalian memusnahkannya. (ell/bgi)

Baca Lebih Lengkap di Harian Banjarmasin Post Edisi Selasa (24/10/2017)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved