Berita Banjarmasin

Deputi Direksi BPJS Kalimantan: BPJS Tak Akan Menghapus 8 Daftar Penyakit itu Dari Pembiayaan

Diakuinya delapan penyakit yang masuk dalam katastropik itu memakai hampir 30 persen sampai 40 persen tanggungan biaya total Jamkesnas.

Deputi Direksi BPJS Kalimantan: BPJS Tak Akan Menghapus 8 Daftar Penyakit itu Dari Pembiayaan
Harian Banjarmasin Post edisi Senin (27/11/2017) halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID - ADANYA pemberitaan bakal dihapuskan delapan penyakit dari tanggungan BPJS Kesehatan yang membuat tanya tanya masyarakat, ditepis Ni Mas Ratna Sukadewi, Deputi Direksi BPJS Wilayah Kalimantan Timur, Tengah, Selatan dan Utara.

“BPJS tidak akan menghapus delapan daftar penyakit tersebut,” tegas dia dihububungi BPost, Minggu (26/11).

Meski diakuinya delapan penyakit yang masuk dalam katastropik itu memakai hampir 30 persen sampai 40 persen tanggungan biaya total dari program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Kartu BPJS.

“Angka itu memang sangat sangat besar, namun tidak berarti delapan jenis penyakit itu dihapus pertanggungannya oleh BPJS,” ucapnya lagi.

Dijelaskan dia, tidak ada menghapus delapan penyakit tersebut, itu adalah program pemerintah dan apa yang dicover itu sudah ada di undang-undang dan di Permenkes.

Baca: Duh, BPJS Bakal Hapus Pembiayaan 8 Penyakit, Rahimah Bingung Obati Kanker Anaknya

Baca: Viral! Kesal Suami Selingkuh Wanita Ini Nekat Bongkar Rumah, Begini Ceritanya

Soal delapan jenis penyakit, kata Ratna, memang pada beberapa negara yang langsung ditanggung oleh negara. Namun ada pula yang mengeluarkan delapan penyakit itu dari pembiayaan dan melakukan pembayaran sendiri.

Dari informasi yang beredar, delapan penyakit yang diderita pasien yang kabarnya bakjal akan dihapus pembiayaannya oleh BPJS yakni jantung, kanker, gagal ginjal, stroke, thalasemia, sirosis hati, leukimia dan hemofilia.

“Sepanjang tidak ada ketentuan negara yang mengatakan hal tersebut, maka tetap berjalan sebagaimana adanya,” ujarnya.

Baca: Ini 8 Penyakit yang Bakal Dihapus BPJS dari Pembiayaan, Okky Minta Dipertimbangkan Kembali

Ditambahkan dia, karena JKN KIS merupakan program nasional sehingga yang memutuskan menanggung atau tidaknya ialah Negara. Terlebih hingga kini belum ada Permenkes yang keluar, dan pihaknya hanya mengikuti peraturan yang ada.

Terkait subsidi silang, Ratna menjelaskan, saat ini peserta JKN KIS gotong royong untuk melakukan pembayaran. Dari yang sehat membantu yang sakit, yang tua membantu yang muda.

Sejauh ini, ungkap dia, pembayaran JKN KIS tidak ada yang nombok, apalagi jalur mandiri. Sedangkan untuk jalur masyarakat miskin, pembayaran dibantu oleh pemerintah. (ell)

Baca lengkap di Harian Banjarmasin Post Edisi Senin (27/11/2017)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved