Berita Banjarmasin

Warga HST Tolak Izin Produksi PT MCM, Kementerian ESDM Sebut Daerah Salah Persepsi

Menurut ESDM ada tiga blok kawasan di PT MCM tersebut, dan yang tetap tidak dapat Amdal tidak dapat naik untuk produk

Warga HST Tolak Izin Produksi PT MCM, Kementerian ESDM Sebut Daerah Salah Persepsi
Banjarmasinpost.co.id/Hanani
MAsyarakat HST dan warga Kalsel lainnya ikut tandatangan petisi menolak Keputusan Menteri ESDM tentang izin operasional produksi batu bara untuk PT Mantimin Coal Mining di Kabupaten HST, Minggu (14/1/2018) 

BANJARMASINPOST.CO.ID -Kementerian ESDM beranggapan daerah salah persepsi dalam memakani munculnya surat keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap kegiatan (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) yang menaikkan status dari ekplorasi ke produksi semakin jelas.

Sebab menurut ESDM ada tiga blok kawasan di PT MCM tersebut, dan yang tetap tidak dapat Amdal tidak dapat naik untuk produksi. Karena menurut ESDM untuk PKP2B PT MCM itu meliputi tiga blok kawasan, kawasan Balangan, Kawasan Tabalong dan Kawasan HST yakni di Batutangga.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerjasama, Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dihubungi BPost, Minggu (14/1/2018) menyebutkan bahwa misspersepsi ini harus diluruskan biar tidak menjadi bias.

Baca: Bersama Warga, Plt Bupati HST Chairansyah Ikut Tandatangani Petisi Penolakan SK Menteri ESDM

"Kemarin, sudah dikonfirmasi di bidang Minerba, dan diketahui memang Mantimin ini ada tiga blok salah satunya adalah Batutangga yang belum punya izin Amdal. Matimin sejak lama mengusulkan untuk keluarnya Amdal ke daerah untuk Batutangga. Tapi karena daerah (Pemkab HST) tidak menginginkan wilayahnya ada tambang maka belum diberi izin untuk Amdal, sehingga tidak keluarlah Amdal itu sampai sekarang, " kata Agung Pribadi.

Tetapi namanya PKP2B punya hak untuk melakukan usaha karena itu terjadilah pertemuan antara pemerintah dengan investor. Bahwa kemudian ESDM mengirimkan surat ke direktorat menko matirim saat itu untuk difasilitasi.

Sebab kalau misalkan Mantimin tidak bisa mendapatkan hak berusaha maka bisa arbritasi, repot juga negara. Bahkan berjalannya waktu, Dirjen Minerba minta ke Mantimin melepas blok Batutangga, tapi kita tidak bisa. Maka saat itu di tahun 2017 Mantimin belum ada respons," urai dia.

Baca: Tolak SK Menteri ESDM, Sanggar Djoewita Gelar Doa Bersama untuk Meratus, Warga HST Diminta Hadir

Dalam perjalannya dirapatkan, selanjutnya, diketahui dalam peraturan menteri untuk status PKP2B itu harus ada satu penamaan status. Bukan terpisah tiga blok penamaan.

"Jadi gak mungkin Mantimin status PKP2B ekplorasi serta produksi dua duanya dimunculkan kan gak. Maka kemudian sesuai Peraturan menterinya, kementerian ESDM menaikkan statusnya dari ekplorasi ke produksi. Tetapi maksud SK itu untuk dua blok saja, tidak untuk blok Batutangga," jelas Agung Pribadi. (*)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved