Pilpres 2019
Wow, Ada Kemungkinan Jokowi dan Prabowo Berduet di Pilpres 2019, Begini Pernyataan Puan Maharani
Mengenai kemungkinan Jokowi dan Prabowo dipasangkan sebagai capres-cawapres, Puan menilai bisa saja terjadi.
BANJARMASINPOST.CO.ID, DENPASAR - Duet antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019 bisa saja terjadi karena tidak ada yang tidak mungkin terjadi.
Hal ini diungkapkan Ketua DPP PDI-P non-aktif Puan Maharani, Minggu (25/2/2108) di Denpasar, Bali.
Seperti diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) resmi menetapkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (Capres) untuk Pemilu 2019 saat konres di Kuta, Bali.
Namun, PDI-P belum menetapkan calon wakil presiden (Cawapres).
Baca: Komikus Jepang Bikin Karikatur Sindir Presiden Jokowi, Belakangan Malah Minta Maaf, Ada Apa Ya?
Ketua DPP PDIP non-aktif Puan Maharani mengungkap, pendamping Jokowi di Pilpres 2019 dimungkinkan dari luar partainya.
Puan juga mengungkap jika partainya akan membangun komunikasi politik dengan semua partai pendukung yang mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden (capres).
"Komunikasi politik harus dibangun dan dilihat bagaimana kemudian apakah yang bersangkutan dari calon-calon itu memang cocok untuk dipasangkan dengan Jokowi," ujar Puan.
Mengenai kemungkinan Jokowi dan Prabowo dipasangkan sebagai capres-cawapres, Puan menilai bisa saja terjadi.
Baca: Dikira Mandul, Suami Relakan Istri Ditiduri Bosnya, Bikin Syok Saat DNA Sang Bayi Dicek
Puan juga melihat tak tertutup kemungkinan Jokowi dipasangkan dengan Jusuf Kalla kembali.
"Mungkin saja. Di politik itu nggak ada yang nggak mungkin. Sangat dinamis politik itu," kata Puan.
Menurutnya segala polemik yang terjadi saat ini peta politik di lapangan masih bisa berubah.
"Ya ini juga menjadi satu kajian karena kan kalau kita lihat UU Pemilu, bahkan apa yang menjadi pembahasan di KPU sekarang saja walaupun sudah ada secara hitam putihnya, tapi implementasi konkrit di lapangannya juga ini kan masih diubah-ubah," ujar Puan.
"Jadi ya kita lihatlah dinamikanya di komisi II dan bagaimana di MK dan lain-lain. Tentu saja itu menjadi kajian yang harus kami kaji di internal partai," tambahnya.