Imbas Kebijakan Pemotongan TKD Purbaya Diprotes Gubernur Se-Indonesia, Tuai Sorotan Mendagri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 tetap dilanjutkan pemerintah pusat, meski belasan gubernur menyampaikan protes langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Di tengah ketegangan fiskal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah mencari sumber pendapatan alternatif tanpa membebani rakyat kecil.

“Di daerah harus bisa cerdas, inovatif, mencari pendapatan, tapi tidak memberatkan rakyat kecil,” ujar Tito saat menghadiri acara di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir.

Ia menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal.

Baca juga: Skenario Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Ada 3 Skema, Irak Harus Unggul dari Arab Saudi

Baca juga: Doa Buka Puasa Senin Kamis, Buya Yahya Serukan Pentingnya Berbuka Sesuai Sunnah

“Silakan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajakin itu. Mungkin yang customer-nya enggak baca, di bill itu ada pajaknya. Pertanyaannya apakah ini semua akan disampaikan kepada Dispenda daerah? Belum tentu,” kata Tito.

Ia juga menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan.

Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan.

“Parkir itu salah satu contoh sumber PAD yang potensinya besar. Kalau dibuat sistem yang baik, kebocoran bisa ditekan dan uangnya masuk ke kas pemerintah daerah, bukan ke oknum,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima audiensi dari 18 gubernur yang memprotes pemotongan TKD.

Mereka menyebut pemangkasan anggaran membuat daerah kesulitan membiayai belanja pegawai, gaji PPPK, dan program prioritas.

“Dengan TKD yang dikirim ke daerah turun cukup drastis, banyak daerah merasakan dampaknya. Ada daerah yang bahkan kesulitan membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP),” kata Ketua APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris.

Menanggapi protes tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan tetap berjalan demi menjaga keseimbangan fiskal nasional.

Ia menyebut tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) di banyak daerah sebagai salah satu alasan utama.

“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal,” ujar Purbaya di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).