Lho, Soal Kuota CPNS yang Beredar Ternyata Hoaks, Begini Penjelasan Kepala BKD Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Namun informasi yang berkembang untuk kuota CPNS langsung dibantah, Perkasa Alam, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel.

"Sampai saat ini kami belum pernah menerima surat seperti tersebut. Kemenpan belum menyampaikan formasi kepada pemprov/kab/kota. Setelah saya cek, surat yang beredar soal kuota itu hoaks," jelas Perkasa, Jumat (30/3).

Diakuinya, Pemprov Kalsel memang telah mengusulkan ke Menpan RB dengan jumlah CPNS 2018 sebanyak 874 formasi.

Baca: Foto-foto Menyeramkan Ini Tak Sengaja Terekam Google Maps, Mungkin Ada di Lingkungan Kamu

Namun, lanjut dia, hingga kini, belum ada kuota resmi yang disetujui oleh Kemenpan RB untuk fixed- nya.

Masih kata Perkasa, Pemprov Kalsel mengusulkan 847 formasi berdasar analisa jabatan dan beban kerja.

Formasi itu, jelas dia, sudah disesuaikan kebutuhan Pemprov Kalsel hingga lima tahun ke depan.

Hal itu dikarenakan setiap tahun ada sekitar 200 ASN pensiun.

Baca: Baru Saja Menguburkan Kucing, 2 Hari Kemudian Keluarga Ini Didatangi Hewan yang Sama di Pintu

Dari 874 formasi, sebut dia, jumlah paling banyak dari pendidikan yaitu guru SMA, ANAK, dan SLB, tenaga kesehatan di rumah sakit terdiri dokter, perawat, bidan, ahli gizi, adminkes, dan sanitarian.

Selanjutnya, kata Perkasa, tenaga teknis pembangun infrastruktur misalnya untuk dinas PUPR, Dishub dan lain-lain.

Sisanya tenaga teknis lainnya ditambah 29 atlet berprestasi Provinsi Kalsel.

Dia berujar, diperlukannya tenaga teknis pendukung pembangunan infrastruktur jelas demi mendukung program Nawacita Presiden, Jokowi yaitu pembangunan infrastruktur.

Baca: Fakta-faktar Transgender Terus Bermunculan, Kini Beredar Paspor Diduga Milik Lucinta Luna

Berdasar kebutuhan, lanjut dia, tenaga pendidik dan kesehatan adalah yang mayoritas, namun pihaknya mencoba memasukkan tenaga teknis pendukung pembangunan infrastruktur.

"Kita coba saja, beruntung jika diterima usulan kita ini," imbuhnya.

Yang jelas, kata Perkasa, itu masih berupa usulan, nantinya Kemenpan RB dan Kemenkeu yang akan menganalisa formasi yang diterima untuk formasi di tiap daerah.

"Harapannya semua usalan disetujui, tanpa ada banyak pemangkasan," ujarnya.