CPNS 2018

CPNS 2018 - Aturan Kemenpan Jadi Duri Bagi Honorer K2, 18 Tahun Mengabdi Gaji Rp 300 Ribu/Bulan

CPNS 2018 - Aturan Kemenpan Jadi Duri Bagi Honorer K2, 18 Tahun Mengabdi Gaji Rp 300 Ribu/Bulan

CPNS 2018 - Aturan Kemenpan Jadi Duri Bagi Honorer K2, 18 Tahun Mengabdi Gaji Rp 300 Ribu/Bulan
banjarmasinpost.co.id/fadly setia rahman
Ilustrasi: Puluhan honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Kabupaten Kapuas melakukan aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Kapuas 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Seleksi penerimaan CPNS 2018 ternyata menjadi 'duri dalam daging' bagi sebagian besar pegawai honorer K2. Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 36 Tahun 2018, batas usia bagi pegawai K2 yang ingin ikut seleksi CPNS 2018 maksimal 35 tahun per 1 Agustus 2018.

Nur Huluwah (37), warga Desa Pemangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, menjadi guru honorer di SDN Tatah Layap 1 Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. “Jadi gaji saya sekitar Rp 300 ribu per bulan,” ujarnya.

Terjun ke dunia pendidikan sebagai guru honorer sudah dilakukan Huluwah sejak 2000 lalu. “Kalau dihitung, saya sudah mengabdikan dirinya selama 18 tahun di SDN Tatah Layap 1. Bahkan saya pernah hanya menerima bayaran sebesar Rp 65 per bulan,” ujar ibu dua anak ini.

Huluwah berharap, pada seleksi P3K nanti pemerintah pun setidaknya bisa memahami usia dan potensi guru honorer Ketegori 2 (K2) dibanding guru honorer muda. Sehingga persyaratan dan proses seleksi tidak begitu memberatkan.

Baca: CPNS 2018 - Kemenpan Bakal Angkat Honorer K2, Guru SDN: Janji Jokowi Tak Terealisasi!

“Kalau saya sih masih lulusan D1. Tapi ini lagi proses menuju S1. Tapi ya mudah-mudahan pada seleksi nanti, hanya mempertimbangkan masa pengabdian dan usia,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Nur Aniyah, guru honorer di SDN Mekarsari Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. “Harapan saya seluruh guru honorer yang 35 tahun ke atas bisa diangkat P3K, dengan mudah. Seperti mempertimbangkan masa abdi dan usia misalnya,” terang Aniyah.

Baca: Resmi! Kategori Peserta yang Diloloskan Tes SKD CPNS 2018 dalam Sistem Ranking di Aturan Baru BKN

Kepala BKD Provinsi Kalsel, Perkasa Alam, menjelaskan terkait nasib honorer K2 bukan kapasitas pemerintah daerah. “Masalah honorer K2 ini bukan kapasitas pemda yang menjawab, karena regulasinya dari pusat,” kata Perkasa Alam. (banjarmasinpost.co.id/gha/lis)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved