Berita Banjarbaru

Kampung Pertanian Terpadu di Areal Perkantoran Pemprov Kalsel Diratakan dengan Tanah, Dijadikan Ini

Areal kampung pertanian terpadu, di Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru akhirnya diratakan dengan tanah.

Kampung Pertanian Terpadu di Areal Perkantoran Pemprov Kalsel Diratakan dengan Tanah, Dijadikan Ini
banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Kampung Pertanian Terpadu di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel di Banjabaru diratakan dengan tanah untuk dijadikan hutan kota. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Areal kampung pertanian terpadu, di Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru akhirnya diratakan dengan tanah. Sejumlah alat berat meratakan yang tadinya sempat ditanam tanaman hortikultura saat Hari Pangan Sedunia (HPS) tahun 2018 lalu.

Tapi kemarin tampak areal tersebut diratakan. Kini tempat yang dulu disulap menjadi perkampungan pertanian, perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan dan hortikultura itu pun tinggal kenangan.

Tidak sedikit anggaran yang dikucurkan, baik untuk membangun sistem pengairan, gazebo, dan penyediaan bibit serta pupuk.

Sempat digadang-gandang menjadi rujukan masyarakat untuk berwisata sembari melihat berbagai jenis buah-buahan dan tanaman, kini tempat tersebut sudah menjadi kenangan.

Setelah ditelusuri, lahan tersebut diratakan karena menjadi bagian hutan kota atau miniatur hutan hujan tropika milik Dinas Kehutanan (Dishut) Kalsel.

Baca: Lorong Tanaman Ambruk, Kampung Pertanian Terpadu di Areal Pemprov Kalsel Tak Terawat Pasca-HPS

Kepala Dishut Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq, membenarkan bahwa areak tersebut semua diratakan untuk dijadikan hutan kota. "Semua diratakan, " katanya singkat.

Disinggung kenapa gazebo yang sudah dibangun dengan dana pemerintah juga diratakan, Hanif menyebut untuk kepentingan hutan kota.

Sebelum diratakan, kawasan ini sempat tak terawat, hanya milik Disbunak saja yang dirawat.

Kepala Disnakbun Kalsel, Drh Suparmi menanganinya sementara kemarin pakai petugas honorer.

Dikatakan Mami, untuk penanganan Kampung peternakan dan perkebunan pihaknya sudah coba mengusulkan anggaran pada APBD 2019.

Anggaran tersebut belum disetujui karena pemprov berencana membentuk Badan Pengelola. Namun, setelah ada perundingan baru, bahwa areal tersebut dimanfaatkan untuk hutan kota. (banjarmasinpost.co.id/lis)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved