KPPN Pelaihari Sosialisasikan Kartu Kredit Pemerintah, Ini Kelebihannya

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - KPPN Pelaihari menyelenggarakan sosialisasi Tatacara Penggunaan dan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Ruang Meeting Hotel Sinar.

Peserta sosialisasi adalah para pejabat pengelola keuangan Satker mitra kerja KPPN Pelaihari yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Satker.

Juga diundang pihak Perbankan wilayah Kabupaten Tanahlaut yaitu BRI Cabang Pelaihari, Bank Mandiri Capem Pelaihari dan BNI Capem Pelaihari.

Baca: Kenali 8 Jenis Inteligensia dan Tips Mempertajam, Saran Prof Howard Gardner dari Harvard University

Baca: Bocoran Kematian di The Avengers Endgame Season 8, 6 Superhero Bakal Mati?

Baca: Golden Tulip Galaxi Hotel Banjarmasin Siapkan Sajian Ala Maroko Selama Ramadan

Baca: SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Indonesia Final Piala Presiden 2019: Arema FC vs Persebaya

Kepala KPPN Pelaihari, Woro Triwening Renggani kepada Banjarmasinpost.co.id Jumat (12/4/2019) menyampaikan bahwa KKP ini mengandung prinsip fleksibel, aman, efektif dan akuntabel.

Fleksibel karena jangkauan pemakaian lebih luas, dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menggunakan EDC.

"Artinya KKP bisa digunakan dan dilaksanakan dimana saja baik diluar Kabupaten Tanahlaut dan digunakan untuk transaksi UMKM," ujarnya.

Selain itu tambah Woro KPP juga Aman dalam bertransaksi dan terhindar dari penyimpangan (fraud)  dari transaksi tunai.

KPP juga disebut efektif, karena mengurangi idle cash dari transaksi UP dan akuntabel dalam pembayaran tagihan.

Woro juga menyampaikan 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan reformulasinya di tahun 2019 serta nilai capaian IKPA Satker di wilayah pembayaran KPPN Pelaihari Triwulan I Tahun 2019.

"Rata-rata nilai IKPA seluruh Satker adalah 95,1 pada periode Triwulan I 2019 ini. Dari skala 100, nilai tersebut menunjukkan kinerja yang cukup bagus bagi Satker lingkup KPPN Pelaihari," tambahnya.

Baca: Sudah Bayar Rp 13 Juta,  Permohonan Tambah Daya Sukarno Tak Kunjung Dipenuhi PLN

Baca: Sebelum Manggung di Nashville, Ari Lasso Cicipi Sate Kambing Ali

Saat ini unit kerja di Kabupaten Tanahlaut yang sudah mendapatkan predikat WBK adalah Polres Tanah Laut dan KPPN Pelaihari.

Diharapkan dengan semakin banyak unit kerja di Tanahlaut yang mengimplementasikan Zona Integritas maka cita cita Reformasi Birokrasi yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani akan tumbuh subur dan menjadi budaya di Tanahlaut.
(banjarmasinpost.co.id/milna sari)