Berita Regional

Caleg PDI-P Blokade Jalan Lintas Sumatera, Minta Perhitungan Suara Ulang, Ajukan 3 Syarat ke KPU

Calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P, Aulani Matcik, bersama pendukungnya blokade Jalinsum agar dilakukan perhitungan suara ulang di Muratara.

Caleg PDI-P Blokade Jalan Lintas Sumatera, Minta Perhitungan Suara Ulang, Ajukan 3 Syarat ke KPU
istimewa/Kompas.com
Massa mulai memblokir Jalinsum Muratara, Senin (6 5 2019) sekitar pukul 21.30 WIB. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Calon anggota legislatif (Caleg) dari PDI-P, Aulani Matcik, bersama sejumlah pendukungnya melakukan aksi blokade jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di Kabupaten Muratara, untuk mendesak perhitungan suara hasil Pileg 2019.

Caleg dari PDI-P menawarkan tiga syarat agar jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di Kabupaten Muratara, dibuka dari blokade.

Tiga syarat tersebut antara lain penghitungan ulang surat suara, amankan orang yang membuat keributan saat penghitungan suara dan semua keputusan harus berdasarkan kesepakatan bersama.

Sebelumnya, 50 orang massa pendukung caleg memblokade jalan lintas Sumatera (Jalinsum) di Muratara, Senin (6/5/2019) malam. Aksi ini dimotori oleh seorang calon legislatif (caleg).

Baca: Penemuan 2 Kardus Form C1 dari Boyolali, Seknas BPN Minta Polisi Periksa Sopir Siapa yang Order

Aulani mengatakan, syarat pertama agar blokade dibuka adalah meminta KPU dan Bawaslu menjalankan penghitungan ulang surat suara yang saat ini sedang berlangsung sesuai dengan keputusan bersama antara para caleg, dengan pihak KPU, Bawaslu, dengan disaksiakan kepolisan, TNI dan bupati Muratara.

"Sudah disepakati bahwa penghitungan ulang dilakukan dengan membuka per lembar surat suara, bukan dengan membacakan C1 yang saat ini dilakukan di KPU," kata Aulani Matcik.

Syarat kedua adalah meminta pihak berwajib mendatangkan orang yang melakukan keributan saat berlangsung proses hitung ulang di KPU pada Minggu (5/5/2019) malam lalu.

"Hadirkan siapa yang membuat kericuhan, kami ingin mengetahui siapa dalang yang menjadi alasan keributan," tegasnya.

Lalu syarat letiga adalah pihaknya meminta KPU dan Bawaslu tidak melaksanakan keputusan tanpa dengan kesepakatan bersama.

"Pihak penyelenggara jangan ambil keputusan tanpa adanya kesepakatan runding bersama," pintanya.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved