Persatuan dan Persatean

Ungkapan wakil presiden pertama Indonesia ini tiba-tiba muncul dalam pikiran saya saat merenungkan hubungan antara Iduladha yang kita rayakan Jumat lalu dan Hari Sumpah Pemuda yang baru kita peringati Ahad kemarin.

Di hari Iduladha dan tiga hari berikutnya yang disebut ayyâmut tasyrîq, banyak kaum Muslim yang menyembelih hewan kurban, sebagai ibadah kepada Allah, sekaligus membagikan dagingnya kepada sesama. Sebagian daging kurban itu, ramai-ramai dibakar menjadi sate dan dinikmati bersama keluarga dan tetangga. Kebersamaan melahirkan sate dan sate melahirkan kebersamaan.

Kebersamaan adalah tanda dari persatuan. Sebaliknya, pertengkaran adalah tanda perpecahan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena itulah, para pemuda dalam Kerapatan (Kongres) Pemuda II di Batavia, 26-28 Oktober 1928, mencetuskan sumpah persatuan, yaitu bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia; berbangsa satu, Bangsa Indonesia; berbahasa satu, Bahasa Indonesia.

Tetapi, apa maksud Bung Hatta ketika mengatakan persatuan bukanlah persatean? Rupanya, Bung Hatta melihat, daging-daging sate itu bersatu tidak secara sukarela, melainkan dipaksa dengan tusuk sate. Persatuan yang dipaksakan adalah semu dan menipu. Engkau kira mereka bersatu, padahal hati mereka berseteru. Persatuan ala sate, bukanlah persatuan sejati.

Lalu, apa yang membuat orang-orang mau bersatu dengan tulus? Jawabnya: kepentingan bersama. Para pemuda di Kongres 1928 itu, meski berasal dari berbagai suku dan daerah di Nusantara, dipersatukan cita-cita sama, yaitu ingin merdeka dari penjajahan Belanda. Perbedaan di antara mereka seolah lenyap ditutupi oleh perasaan senasib sebagai orang-orang yang terjajah.

Lantas, setelah merdeka, apa tujuan bersama yang memersatukan kita? Tujuan bersama itu ada di Pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia ,memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Karena itu, jika negara tidak mampu melindungi warganya apapun sukunya, agamanya dan jenis kelaminnya, di dalam atau di luar negeri; jika yang sejahtera tidak umum, tetapi khusus; jika pendidikan hanya untuk orang-orang berduit; dan jika pemerintah takut membela bangsa lain yang ditindas bangsa yang kuat; maka wajar jika sebagian rakyat mulai bertanya, apa guna kita bersatu?

Marilah kita merenung, mengapa ratusan hingga ribuan orang rela antre, bahkan sejak dini hari, hanya untuk mendapatkan sebungkus daging kurban?

Mengapa di beberapa tempat, para pengantre berdesak-desakan, berebutan hingga ada yang terinjak? Mengapa masih ada warga yang tidak kebagian? Mengapa ada warga yang terpaksa menjual daging kurban yang baru didapatkannya?

Jawabnya sangat jelas: karena kesenjangan sosial di negeri ini masih amat lebar. Yang kaya dan sejahtera, yang bisa makan daging tiap hari, jumlahnya masih sedikit dibanding yang miskin dan paspasan. Karena itu, kita layak bertanya-tanya, benarkah klaim pemerintah bahwa kemiskinan sudah menurun? Bukankah kenyataan di masyarakat tampak sebaliknya?

Demikianlah, perayaan Iduladha dan Sumpah Pemuda mengingatkan kita bahwa keadilan adalah syarat utama bagi terwujudnya persatuan. Percuma kita bicara persatuan, jika pemerintah pusat tidak peduli dengan rakyat daerah yang seringkali menderita pemadaman listrik dan kesulitan BBM. Begitu pula, percuma kita menyembelih hewan kurban, tetapi tidak menyembelih nafsu serakah kita.

Kita merindukan sate yang lezat, yang bisa dinikmati semua orang, kapanpun ia suka, tidak hanya di hari Raya Kurban semata. Baru pada waktu itulah kita bisa berkata dengan bangga: Kini persatuan dan persatean sudah menjadi sama. (*)