Perhatikan Petani

BANJARMASINPOST.CO.ID- BANJIR yang terjadi di Kalimantan Selatan sejak akhir 2025 hingga sekarang Januari 2026 benar-benar memberikan dampak yang besar bagi warga khususnya daerah-daerah yang terendam.

Selain merendam dan merusak permukiman warga, banjir juga merusak infrastruktur, misalnya jalan. Belum lagi dampak lainnya yang langsung dirasakan warga, mulai terhambatnya aktivitas, terganggunya dunia pendidikan serta merebaknya wabah dan penyakit.

Tak hanya itu, ada satu sektor lagi yang terdampak sekali akibat terendamnya sejumlah wilayah di Kalsel, yakni sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel mencatat, sebanyak 8.400 hektare lahan pertanian mengalami puso atau gagal panen akibat banjir.

Berdasarkan data Dinas Pertanian, pada periode 1-15 Januari 2026, banjir merendam sekitar 11 ribu hektare lahan pertanian di sejumlah wilayah.

Kabupaten Tanahlaut menjadi daerah dengan dampak terluas, yakni sekitar 2.500 hektare lahan terendam, disusul Kabupaten Barito Kuala seluas 1.921 hektare dan Kabupaten Banjar sekitar 690 hektare. Selain itu, banjir juga melanda wilayah Tapin dan daerah pertanian lainnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman menjelaskan, banjir yang merusak lahan pertanian berdampak langsung pada produksi padi.

Dengan asumsi hasil panen rata-rata 5 ton per hektare dan harga gabah Rp 6.500 per kilogram, potensi kerugian sektor pertanian akibat banjir tersebut diperkirakan mencapai Rp 2,73 triliun.

Berkaca dari fakta yang ada tersebut, pemulihan pascabanjir tentunya harus menyentuh semua sektor.

Bantuan yang telah disalurkan pemerintah, mulai dari bantuan sembako hingga bantuan perbaikan rumah serta perbaikan infrastruktur yang rusak, bukan berarti tugas pemerintah telah selesai.

Pemerintah harus juga memerhatikan nasib para petani yang lahan pertaniannya terendam banjir dan gagal panen.

Pemerintah harus turun tangan untuk membantu para petani yang terdampak banjir bisa kembali bangkit dan bisa memproduksi padi lagi. Masalahnya, ini sangat erat sekali hubungannya dengan ketahanan pangan.

Pemerintah harus menginventarisasi bantuan apa saja yang diperlukan para petani agar bisa kembali bertani seperti sedia kala.

Entah itu bantuan modal, bantuan pengolahan lahan, bibit, pupuk, herbisida dan hal lainnya yang diperlukan. Tanpa uluran tangan pemerintah, tampaknya susah bagi petani untuk bangkit di masa sulit sekarang.

Belum lagi para petani ikan yang juga mengalami kerugian tidak sedikit karena keramba atau kolamnya disapu banjir dan ikan-ikannya ludes terbawa arus banjir.

Tentu mereka pun membutuhkan bantuan dari pemerintah baik untuk bisa membuat keramba baru, mengolah kolam yang rusak, pengadaan bibit ikan dan pakan, serta keperluan lainnya agar pembudidaya ikan bisa kembali bangkit. (*)