Mahasiswa Kalsel Mulai Bergerak

BANJARMASIN, BPOST - Aksi massa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai marak terjadi di daerah, terutama oleh kelompok mahasiswa. Termasuk pula di Kalsel, yang dilakukan puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Gedung DPRD Kalsel, Jumat (14/6).

Massa sempat berusaha menerobos barikade polisi untuk bisa masuk menemui para ‘wakil rakyat’ yang saat itu menggelar rapat paripurna. Namun, upaya itu gagal. Mereka akhirnya menggelar mimbar demokrasi di halaman.

Ketua KAMMI Kalsel, Laifvan Shuffy Irwani menegaskan menaikkan harga BBM bukan solusi terbaik untuk mengurangi beban APBN (anggaran pendapatan belanja negara). “Jangan gadaikan kepentingan rakyat, APBN adalah uang rakyat, bukan uang pemerintah. Subsidi BBM adalah hak rakyat dan kewajiban pemerintah, bukan beban pemerintah,” katanya.

Menurut Laifvan, untuk mengurangi beban dan menyelamatkan APBN, bisa dilakukan melalui cara menurunkan gaji pegawai dan pejabat negara/daerah, memangkas anggaran perjalanan dinas, memangkas gaji presiden dan stafnya, serta melakukan penghematan di sektor birokrasi. “Jika pemerintah beralasan subsidi BBM sering tidak tepat sasaran, maka pemerintah harus memperketat dan mempertegas pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi,” tegas dia.

Pada waktu bersamaan, aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM, juga terjadi di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Semarang, Bengkulu, Kediri, Bekasi, Dompu, Makassar dan Jakarta. Benturan antara mahasiswa dan polisi terjadi di daerah tersebut.

Pekan depan, aksi penolakan bakal lebih masif karena berbagai elemen masyarakat menyatakan akan ikut mengerahkan massa.

Tak mau kalah, parpol yang sejak awal menolak kenaikan harga BBM, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menebar ancaman.

Salah seorang ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan partainya akan beraksi padaRabu (19/6) di depan Istana. Selain mengerahkan kader partai, juga akan ada para pendekar dari Banten.

“Kami sudah siapkan pendekar Banten buat ke Istana. Mereka bagian dari massa PDIP yang akan saya pimpin. Kami menilai kebijakan itu kian menyengsarakan masyarakat,” ucap dia.

Menyikapi bakal maraknya aksi, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan kepolisian akan bertindak tegas terhadap peserta aksi yang melakukan tindakan anarkistis, merusak, atau mengganggu masyarakat.

“Itu justru merugikan orang banyak. Aparat harus tegas terhadap pelaku-pelaku tindakan seperti ini. Jangan ragu-ragu,” kata dia.

Tidak Peduli

Awal pekan depan, DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas RAPBN (P) 2013 yang menjadi dasar kenaikan harga BBM sekaligus kompensasinya. Hingga kemarin, PDIP dan Partai Hanura yang tegas menolak kenaikan itu. Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan penolakannya, tetapi seperti terungkap di publik, masih terjadi perbedaan pendapat di internal partai tersebut. Jumlah anggota tiga parpol itu sebanyak 168 orang, dari total anggota DPR sebanyak 560 orang.

Sementara Partai Gerindra yang beranggota 26 orang di DPR, meskipun tidak termasuk koalisi parpol pendukung pemerintah diperkirakan memberi dukungan sebagaimana pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina, Hashim Djojohadikusumo.

Partai lain yakni Partai Demokrat (PD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung karena bergabung dalam koalisi. Jumlah anggota DPR dari lima parpol itu sebanyak 366 orang.

“Memang berdasar perhitungan, kami lebih sedikit. Namun di dunia politik, semua bisa berubah. Yang pasti, PDIP akan terus berjuang bersama rakyat menolak kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu,” tegas anggota FPDIP, Rieke Diah Pitaloka.