Pengurus Terbesar Partai Golkar

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Konflik di internal Partai Golkar memasuki babak baru.

Kubu Agung Laksono hasil Munas di Ancol, Jakarta, Selasa (17/3), mendatangi Kemenkum HAM untuk menyerahkan tiga berkas berisi susunan pengurus DPP, Dewan Pertimbangan, dan Mahkamah Partai.

Daftar tersebut mengakomodasi permintaan Menkum HAM Yasonna H Laoly agar kubu Agung mengakomodasi rivalnya, kubu Aburizal Bakrie (Ketua umum Golkar versi Munas di Bali), dalam kepengurusannya. Namun, dalam daftar itu kubu Ical tidak mendapat posisi elite yakni wakil ketua umum (waketum) dan sekretaris jenderal (sekjen).

“Ini susunan pengurus DPP yang paling besar dalam sejarah Golkar. Waketum dan sekjen tetap (dari Munas Ancol). Ada lebih dari 30 orang dari Munas di Bali yang masuk kepengurusan gabungan. Mereka pindah secara sukarela tanpa paksaan atau iming-iming jabatan. Itu inisiatif sendiri,” kata Ketua DPP kubu Agung, Leo Nababan sebelum menyerahkan berkas.

Beberapa nama yang dimaksud antara lain Rully Chairul Azwar dan Satya Yudha. Sebelumnya ada Airlangga Hartarto, Mahyudin dan Erwin Aksa. Selain itu ada pula Poempida Hidayatullah dan Irsyad Sudiro.

“Kami mengakomodasi mereka sesuai perintah Mahkamah Partai. Kami harapkan Menkum HAM segera menerbitkan surat keputusan kepengurusan Golkar. Setelah itu tidak ada perdebatan dan wacana. Partai Golkar hanya satu, berkantor di Slipi, Jakarta, di bawah komando Pak Agung Laksono,” tegas Leo.

Selengkapnya baca Banjarmasin Post edisi cetak Rabu (18/3/2015) atau klik http://epaper.banjarmasinpost.co.id