UNDP Gelontorkan Rp 107,8 Miliar untuk LGBT Indonesia serta 3 Negara Asia Lain

Diinisiasi oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), dikabarkan tengah menggarap sebuah proyek, yakni sebuah program pengembangan komunitas.

Editor: Eka Dinayanti
Tribun Jabar/Teuku M Guci Syaifudin
Puluhan warga Jawa Barat yang tergabung dalam organisasi Islam berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (11/2/2016). Mereka menolak keras kehadiran dan keberadaan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Jabar dan Indonesia. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Diinisiasi oleh Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), dikabarkan tengah menggarap sebuah proyek, yakni sebuah program pengembangan komunitas. Program itu ditujukan untuk komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks (LGBTI) di Asia.

Program tersebut diberi nama 'Being LGBTI in Asia' (BLIA), yang diinisiasi kemitraan regional antara UNDP, Kedutaan Besar Swedia di Bangkok, dan USAID.

Dikatakan program itu bertujuan untuk "memajukan kesejahteraan komunitas LGBTI", seperti yang dinyatakan dalam situs resmi UNDP Asia Pasifik.

Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dan marginalisasi terkait orientasi seksual dan identitas gender.

Ada empat negara di Asia Tenggara dan Timur yang menjadi fokus target implementasi proyek tersebut, yakni Indonesia, Tiongkok, Filipina, dan Thailand.

Demi menjalankan program tersebut, disebutkan dana sebesar 8 juta dolar AS, atau sekitar Rp 107,8 miliar, digelontorkan.

Sedangkan, bidang aspek yang menjadi fokus program itu adalah terkait isu HIV, pengembangan dan kesehatan, serta demokrasi pemerintah. "Program ini melihat bahwa komunitas LGBTI tertentu kerap menghadapi beragam pengalaman terkait identitas mereka (sebagai LGBTI)," tulis keterangan itu.

Rencananya, program itu akan diinisiasi atas kolaborasi dengan masyarakat sipil dan melibatkan lembaga-lembaga nasional dan regional.

UNDP merinci beberapa upaya yang akan dilakukan, termasuk melakukan dialog dengan organisasi keagamaan terkait kekerasan HAM terhadap komunitas LGBTI.

Proyek ini juga akan menyertakan bimbingan konsultasi untuk komunitas LGBTI, dibantu pihak yang relevan seperti pemimpin agama dan fasilitator edukasi.

Dari beberapa inisiatif yang akan dilakukan, diharapkan nantinya kekerasan, stigma buruk, dan diskriminasi terhadap komunitas LGBTI berkurang.

Proyek ini telah dimulai sejak Desember 2014 hingga September 2017.

Tidak ada pernyataan soal apakah PBB mendukung LGBTI, namun PBB memang kerap mendesak agar kekerasan serta dikriminasi terhadap komunitas itu dihentikan.

Hal itu pernah disuarakan melalui rilis UN News Centre pada 29 September 2015, yang menyatakan 12 badan organisasi PBB siap membela HAM kelompok LGBTI.

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved