Otonomi Khusus, Apakah Kalimantan akan Sejahtera?
Isu yang sudah lama mengemuka itu dibahas apik oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Taufik Arbain, Pengamat Hukum Tata Negara Rifqinizamy
Penulis: Rendy Nicko | Editor: Mustain Khaitami
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Obrolan santai membahas otonomi khusus (Otsus) Kalimantan mengemuka di Graha Abdi Persada Banjarmasin, Selasa (23/2).
Isu yang sudah lama mengemuka itu dibahas apik oleh Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Taufik Arbain, Pengamat Hukum Tata Negara Rifqinizamy Karsayudha dan Pengamat Kebijakan Publik dan Politik M Uhaib As'ad.
" Kalau cuma berdasar SDA dan ketidakadilan, maka daerah selain Kalimantan akan melakukan hal yang sama. Jadi alasan itu tidak cukup untuk menuntut desentralisasi asimetris. Beda dengan Aceh, Jogja dan Papua," ucap Taufik Arbain dalam dialog peringatan Hari Bangkit Sirkal ke-8 itu.
Sementara itu, Pengamat Hukum Tata Negara Rifqynizami Karsayudha menyebut di Indonesia ada dua daerah dengan status Otsus yakni Aceh dan Papua. Dan daerah khusus dimiliki Jakarta dan daerah istimewa melekat di Jogjakarta.
"Kalau Otsus Kalimantan, agak susah. Spesifikasi di Kalimantan, ada di daerah lain. Mau SDA, Riau lebih kaya dari Kalimantan. Perbatasan, banyak daerah lain juga berbatasan. Saya setuju otsus, tapi mari kita cari jawabannya bersama-sama," kata dia.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Muhammad Uhaib As'ad menegaskan bahwa sistem desentralisasi tidak cocok di Indonesia. Produksi barat itu tak bisa diterapkan di Indonesia. Indonesia cocok sebagai negara federasi.
"Desentralisasi yang tidak disiapkan dengan baik, maka akan muncul monster di daerah. Kalau seumpama Kalsel dapat otsus? Apakah akan lebih baik. Yakin? Bukannya malah akan muncul predator-predator lokal," tegas Uhaib.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/obrolan-santai-membahas-otonomi-khusus-otsus-kalimantan_20160223_133513.jpg)