Habib Aboe: Public Figure Wajib Ikut Penataran Pancasila

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebaiknya publik figure termasuk para artis memiliki bekal yang cukup dalam memahami Pancasila. Hal itu disampaikan Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam kegiatan Sosialisasi Pancasila di Aula Bappeda, Kabupaten Balangan, Kalsel.

"Tokoh publik seperti artis memiliki kesempatan lebih banyak bertemu dengan masyarakat sehingga bagus bila dimanfaatkan untuk menyosialisasikan Pancasila. Jadi muatan acara yang mereka bawakan akan lebih edukatif, tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat", papar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalsel I tersebut.

Oleh karenanya, menurut Aboe Bakar para public figure tersebut sebaiknya memiliki pemahaman yang cukup terhadap Pancasila.

"Sebaiknya mereka memiliki pemahaman yang baik, agar tidak menggunakan Pancasila sebagai materi guyonan, apalagi cenderung ada konteks pelecehan. Agar lebih mendalami, mereka bisa ikut sosialisasi, penataran, kuliah umum, atau apapun yang intinya peningkatan pemahaman tentang Pancasila. Sehingga nantinya tidak sekedar hafal, namun juga memahami fungsi pentingnya untuk NKRI," papar Kapoksi III dari FPKS tersebut.

Lebih lanjut Aboe Bakar menyampaikan bahwa selama ini Majelis Permusyawaratan Rakyat telah banyak melakukan kehiatan sosialisasi Pancasila sebagai upaya edukasi kepada masyarakat.

"Setiap anggota dan kelembagaan MPR sudah melakukan (sosialisasi),
karena ini adalah bagian dari tugas. Sebenarnya, para public figure tersebut bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh MPR, Fraksi ataupun anggotanya, tinggal koordinasi saja," jelas anggota FPKS MPR tersebut.

Habib Aboe pun membuka peluang untuk melaksanakan penataran Pancasila khusus untuk para artis.

"Kita siap saja bila diminta, bisa saja production house atau paguyuban artis yang mengajukan, kita selenggarakan sosialiasi gratis. Setelahnya kita berharap mereka akan menyelipkan edukasi Pancasila kepada publik dalam gimmick acaranya," pungkas Anggota Komisi III DPR RI tersebut.