Ada Apa, Belum Semua Nelayan di Tanahlaut Punya Kartu dari DKP?

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Ternyata tidak semua nelayan di Kabupaten Tanahlaut memiliki kartu nelayan. Kartu identitas nelayan yang teregistrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Kondisi itu diakui Ketua Forum Nelayan Kabupaten Tanahlaut, Mahyudi, bahwa belum semua nelayan di Tanahlaut punya kartu nelayan.

"Tapi khusus nelayan di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, sebagian besar sudah punya kartu nelayan," kata Mahyudi, nelayan di Desa Pagatan Besar, Kamis (18/8/2016).

Menurut pria, yang kerap disapa Yudi ini, pembuatan kartu nelayan permohonannya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanahlaut dan tidak dipungut biaya.

Ahyar, nelayan di Desa Tanjungdewa, Kecamatan Panyipatan mengaku memiliki kartu nelayan. Baginya nelayan yang punya kartu nelayan atau tidak punya kartu, perlakuannya sama saja.

"Tidak ada kelebihannya nelayan punya kartu atau nelayan tidak punya kartu. Beli bahan bakar minyak buat kapal kami, harganya sama saja seperti masyarakat umumnya," katanya.

Ahyar berkeinginan, nelayan yang memiliki kartu nelayan hendaknya mendapatkan dispensasi dari pemerintah, misalnya keringanan membayar uang keperluan anak di sekolah dan kemudahan lainnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanahlaut, Ahmad Mustahdi membenarkan bahwa tidak semua nelayan punya kartu nelayan.

Dari data yang dihimpun stafnya, Ahmad Mustahdi mengakui jika Kabupaten Tanahlaut memiliki 24 desa pesisir di enam kecamatan, yaitu Kintap, Jorong, Panyipatan, Takisung, Kurau dan Bumimakmur.

"Dari 12.900 nelayan. Hanya 1.400 nelayan yang mengusulkan permohonan mendapatkan kartu nelayan," katanya.

Menurut Ahmad Mustahdi, sosialisasi terhadap nelayan di desa pesisir gencar dilakukan pihaknya. Langkahnya, meminta peran serta kepala desa di pesisir melakukan pendataan warga nelayannya.

"Nelayan jika memiliki kartu nelayan, identitas nelayan itu kebenarannya dipastikan. Tujuannya, jika memohon bantuan dari Pemerintah Pusat bisa direalisasikan," ujarnya.

Ditambahkan Ahmad Mustahdi, tidak menutup kemungkinan, jika nelayan yang identitasnya jelas akan mendapatkan kemudahan lainnya dari pemerintah pusat.

"Tanahlaut akan membangun Politeknik Kelautan. Tentu anak nelayan yang ingin kuliah mendapatkan beasiswa," katanya.

Saat ini saja, di Kabupaten Tanahlaut, nelayan yang punya kartu nelayan mudah membeli bahan bakar untuk kapalnya di SPBU. Catatannya nelayan itu harus punya kartu nelayan," ujarnya.