Seputar Banjarmasin

BREAKING NEWS: Dua Terdakwa Kasus Korupsi RSUD Tapin Divonis Bebas

Sebelumnya, keduanya oleh jaksa penuntut umum Bernard SH dutuntut masing-masing dituntut dua tahun penjara dan denta Rp75 juta atau subsidir 3 bulan

BREAKING NEWS: Dua Terdakwa Kasus Korupsi RSUD Tapin Divonis Bebas
banjarmasinpost.co.id/irfani rahman
Direktur PT Mitratec Pambudi Bowono, salah satu terdakwa dalam kasus korupsi di RSUD Datu Sanggul Rantau saat mendengarkan putusan majelis hakim PN Tipikor Banjarmasin yang memvonisnya bebas dari segala tuduhan, Rabu (14/9/2016). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sidang dugaan korupsi mengenai pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datuk Sanggul Kabupaten Tapin akhirnya memasuki episode akhir, di PN Tipikor Banjarmasin Rabu (14/9/2016) siang.

hakim ketua Femina Mustka SH menjatuhkan vonis terhadap kedua terdakwa yakni Pramudia Satria Perwira Komisaris PT Pradita Sejahtera, Jaya dan Pambudi Bowono Direktur PT Mitratec bebas.

Dalam sidang terpisah ini, hakim mengungkapkan para terdakwa tidak terbukti bersalah dari dakwaan jaksa baik itu primer maupun subsider.. Menanggapi putusan ini kedua terdakwa yang didampingi penaehat hukumnya Kharisma SH menyatakan menerima.

Sebelumnya, keduanya oleh jaksa penuntut umum Bernard SH dutuntut masing-masing dituntut dua tahun penjara dan denta Rp75 juta atau subsidir 3 bulan penjara.

Jaksa menilai kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UU No 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, JPU Bernad dari Kejaksaan Negeri Rantau dalam dakwaan menyebutkan kalau kedua terdakwa telah melanggar ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara serta Perpres No.45 tahun 2010 tentang pengadaan/pelelangan yang dana bersumber dari APBN maupun APBD.

Jaksa dalam dakwannya mengaku kalau barang yang dibeli untuk ICU rumah sakit tersebut dalam keadaan baik dan lengkap, tetapi karena pelanggaran ketentuan pengelolaan keuangan negara dan Perpres, yang dilakukan oleh kedua terdakwa yang disidang secara terpisah tersebut, dianggap telah merugikan keuangan negara. (*)

Penulis: Irfani Rahman
Editor: Mustain Khaitami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved