Habib Abdurrahman: OTT Oknum DPD Itu Individu Bukan Kelembagaan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada salah satu anggota DPD RI yang disinyalir sebagai pimpinan DPD RI, mendapat tanggapan dari Habib Abdurrahman Bahasyim SE MM.

Anggota DPD RI Dapil Kalsel itu menjelaskan, bahwa secara kelembagaan tidak mungkin ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota atau pimpinan. Khususnya jika dikaitkan dengan wewenang lembaga DPD RI yang sangat terbatas.

"Kita tahu sendiri kewenangan DPD RI itu sangat terbatas, bahkan saking terbatasnya tidak ada kewenangan anggaran. Kewenangan DPD RI hanya sebatas legislasi, pertimbangan dan pengawasan," ucapnya Sabtu (17/9).

Karena itulah, banyak ahli yang beranggapan bahwa wewenang lembaga DPD RI harus diperkuat sebagai penyeimbang dalam sistem tata negara Indonesia bikameral. Terlebih DPD RI lahir di era reformasi.

Lebih lanjut mengenai kasus OTT ini, dirinya meminta semua pihak untuk melihat secara objektif dan proporsional ketika kewenangan itu tidak memungkinkan untuk tindak pidana korupsi maka harus dilihat secara individu.

"Bisa dimulai dari seberapa berpengaruh oknum anggota/pimpinan DPD RI tersebut sehingga bisa terjadi kasus OTT ini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa jaringan politik yang lain bisa saja ikut terlibat dalam konteks pertemanan sesama politisi," ucapnya.

Dijelaskannya, masyarakat harus tahu bahwa tugas DPD RI itu bukan mengurus proyek.

"Seperti yang saya sebutkan di atas, kalo ada yangmengurus proyek atau mengambil fee dari proyek, maka itu adalah makelar. Jadi sudah jelas kalau pun kasus OTT ini akan berlanjut kepengadilan, tentu tidak ada kaitan dengan wewenang lembaga DPD RI yang tidak mempunyai wewenang fungsi anggaran," tegas Habib Abdurahman. (*)