Seputar Kaltara
Tenaga Honor Kaltara Terancam 'Dirumahkan'
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie melihat kapasitas fiskal pemerintahan masih akan tetap sama dengan semester II tahun 2016 ini
Editor:
Ernawati
BANJARMASINPOST.CO.ID TANJUNG SELOR - Rasionalisasi anggaran pemerintah daerah masih akan dilakukan tahun depan.
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie melihat kapasitas fiskal pemerintahan masih akan tetap sama dengan semester II tahun 2016 ini. Penundaan penyaluran dana alokasi umum (DAU) empat bulan terakhir tahun 2016 sudah disikapi dan ditindaklanjuti dengan melaksanakan rasionalisasi seperti pengurangan pemakaian daya dan jasa yang mencakup penggunaan listrik dan air bersih. Rasionalisasi perjalanan dinas juga diklaim sudah diterapkan, termasuk rapat-rapat yang kurang urgensi. Tahun depan, rencananya rasionalisasi juga mencakup pengurangan tenaga honor. Menurut Irianto, jumlah tenaga honorer saat ini jumlahnya seribuan lebih, melebihi jumlah pegawai pemprov yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). "Kami rencana melakukan rasionalisasi lagi, mencari rasionalisasi lain. Memang setelah kami lakukan kompilasi data untuk honorer itu datanya cukup mengejutkan. Saya sendiri kaget," tutur Irianto saat ditemui di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Senin (26/9/2016). Tenaga honorer akan dievaluasi berdasarkan kompetensi, kemampuan, perilaku, dan karakter. Evaluasi mencakup pula pendidikan dan disiplin kerjanya selama ini. Idealnya jumlah honorer sebut Irianto hanya sekitar 50 atau 60 persen dari jumlah saat ini. "Kami akan rasionalisasi juga jumlah. Yang kurang tenaganya itu di Biro Umum seperti cleaning service. Di Setwan dan Dinas PU jumlahnya itu ada di atas 80 orang. Rata-rata itu 19 orang saja. Idealnya adalah 50 atau 60 persen dari jumlah sekarang," tuturnya. Menurutnya, sistem perekrutan honorer di setiap SKPD belakangan ini tidak terkontrol. Walhasil, perekrutan tenaga honor akan dipusatkan menjadi kewenangan oleh Sekprov dengan tujuan memudahkan kontrol dan pengawasan. "Kalau dia memang punya kompetensi, tidak apa, dibutuhkan,” sebutnya. Rasionalisasi tenaga honor sebut dia mesti dioptimalkan dan diberdayakan. "Jangan sampai PNS tidak bekerja, PTT yang banyak kerja. (Evaluasi) nanti dilakukan bulan Desember. Karena kontraknya habis," ujarnya. (*)