Sekda Kalteng Menduga Banyak Perusahaan Tak Bayar PBB
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Siun Jarias, mengaku prihatin dengan minimnya pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan (PBB).
Penulis: Fathurahman | Editor: Eka Dinayanti
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/sebuah-traktor-sedang-menggali_20161115_093156.jpg){kind=small}
lihat foto
banjarmasinpost.co.id/fathurahman
Sebuah traktor sedang menggali tambang pasir di Jalan Tjilik Riwut Palangkaraya. Lokasi penambanga dipinggir jalan, padahal sesuai ketentuan harus 300 meter dari jalan.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/Pria-berinisial-N-yang-membawa-kabur-motor-pinjaman.jpg)
BANJARMASINPOST.CO.ID, PALANGKARAYA - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah, Siun Jarias, mengaku prihatin dengan minimnya pendapatan sektor pajak bumi dan bangunan (PBB).
Menurut Siau, luas Kalimantan Tengah yang mencapai satu setengah pulau jawa sangat potensial mendapatkan pungutan PBB besar.
Tapi lanjut dia, fakta selama ini pungutan PBB di Kalteng melalui dana bagi hasil sangat rendah.
Dia menduga banyak perusahaan perkebunan maupun tambang dan kehutanan yang lolos bayar pajak.
"Di Kalteng banyak perusahaan sawit, pertambangan maupun kehutanan. Tapi pungutan pajak bumi dan bangunan hasilnya kecil. Ini harus dioptimalkan kedepannya." katanya, Selasa (15/11/2016).
