NEWS VIDEO

Kejari HSU Geledah Kantor Dinas Perikanan dan Peternakan

Beberapa pegawai yang ada akhirnya menunjukkan ruangan dan tempat penyimpanan arsip yang langsung diperiksa oleh anggota Kejari HSU, Kamis (1/12/2016)

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI – Tak banyak pegawai yang ada dikantor Dinas Perikanana dan Peternakan HSU saat anggota dari Kejaksaan Negeri HSU datang untuk melakukan penggeledahan di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan HSU Suriani juga tengah melakukan dinas luar.

Beberapa pegawai yang ada akhirnya menunjukkan ruangan dan tempat penyimpanan arsip yang langsung diperiksa oleh anggota Kejari HSU, Kamis (1/12/2016).

Kedatangan Kejari HSU ini adalah dalam rangka pengembangan kasus korupsi pada program pemberian pinjaman jangka pendek untuk kelompok usaha masyarakat di bidang perikanan pada dinas perikanan dan peternakan tahun 2014.

Penggeledahan yang berlangsung sekitar dua jam ini dilakukan dengan membongkar beberapa arsip yang berada diruang arsip dan memilih data yang dirasa terkait dengan kasus yang tengah ditangani. Beberapa arsip akhirnya dibawa kesalah satu ruangan untuk diperiksa satu persatu. Beberapa pegawai yang ada juga beberapa kali diminta untuk mencari berkas yang diperlukan oleh anggota kejaksaan.

Kepala Kejari HSU Herlina Setyorini SH mengatakan penggeledahan dilakukan atas dugaan adanya tindak pidana korupsi oleh ketua UPP atau Unit pelayanan pengembangan usaha perikanan di Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2014. Berupa program pemberian pinjaman jangka pendek untuk kelompok usaha masyarakat di bidang perikanan.

Herlina menambahkan rangkaian penyitaan juga dilakukan untuk melakukan penyimpanan dan pengambilalihan dokumen yang berhubungan dan dibutuhkan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Tindak pidana korupsi ini menyeret satu orang tersangka berinisial MAN, tersangka diduga menggunakan uang pinjaman jangka pendek sebesar Rp 200 juta dari total anggaran sekitar RP 600 juta.

Tersangka sudah melalui pemeriksaan beberapa kali sebelum ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini pihak kejaksaan terus memperluas penyidikan. “Masih ada kemungkinan penambahan tersangka baru setelah melakukan pengembangan, kita lihat dulu hasil dari bukti dan keterangan yang didapat,” ujarnya. Tersangka diancam pasal 2 dan 3 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan 1 tahun penjara dalam upaya memperkaya diri sendiri dan penyalahan kewenangan. (Banjarmasin Post/Reni Kurnia Wati)

Penulis: Reni Kurnia Wati
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved