Kisruh Pembelian Helikopter AW 101
KSAU: Semua Administrasi Pengadaan Heli AW101 Sudah Terpenuhi
Semua administrasi untuk pengadaan satu unit helikopter AW101 sudah dipenuhi oleh KSAU terdahulu, Marsekal TNI Agus Supriatna.
lihat foto
BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan, semua administrasi untuk pengadaan satu unit helikopter AW101 sudah dipenuhi oleh KSAU terdahulu, Marsekal TNI Agus Supriatna.
Hadi menyatakan hal tersebut menjawab pertanyaan wartawan perihal investigasi pengadaan AW101 di Mabes AU, Cilangkap, Jumat (17/2/2017).
“Secara prosedur sudah diketahui oleh semua. Dalam perencanaan, kebijaksanaan ada di Kementerian Pertahanan. Sehingga, KSAU (terdahulu) sudah berkirim surat kepada Kementerian Pertahanan untuk proses (pengadaan) sampai dengan kontrak. Semua sudah dipenuhi administrasinya,” jelas Hadi Tjahjanto.
Ihwal mengapa KSAU terdahulu mengubah perencanaan dari heli VVIP menjadi heli angkut pasukan bekemampuan SAR, lanjut Hadi, itu karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak akan helikopter jenis tersebut.
Dipaparkan, TNI AU harus mendukung tujuh spot atau pangkalan udara dengan heli SAR. Namun faktanya, masih ada lanud yang mengandalkan helikopter Colibri (heli latih) untuk fungsi SAR. “Jelas itu tidak memenuhi syarat,” ujar Hadi.
“Dari situlah KSAU terdahulu mengubah perencanaan dari helikopter VVIP yang ditolak oleh pemerintah menjadi heli angkut pasukan.”
Perihal tujuh spot dimaksud, Hadi mencontohkan misalnya Lanud Iswahjudi (Madiun), Lanud Abdulrachman Saleh (Malang), Lanud Sultan Hasanuddin (Makassar), Lanud Supadio (Pontianak), Lanud Roesmin Nurjadin (Pekanbaru), ditambah dua spot yang digunakan untuk latihan seperti Latihan Cakra Kohanudnas saat ini di Medan dan di Halim.
Postur TNI dan Renstra II
Pengadaan satu unit heli AW101 bila dikaitkan dengan Postur TNI dan Rencana Strategis (Renstra) II, kata Hadi Tjahjanto, sebenarnya masih beralasan juga.
Dalam Postur TNI dikatakan bahwa TNI AU memerlukan empat skadron heli angkut. Dan pada Renstra II dikatakan bahwa TNI AU harus mengadakan 6 heli angkut dan 4 heli VVIP.
“Untuk heli VVIP, karena ada permasalahan di India maka itu memengaruhi pengambilan keputusan di Indonesia. Sehingga, untuk heli VVIP kita stop,” papar perwira tinggi bintang empat yang dilantik menjadi KSAU oleh Presiden Joko Widodo tersebut.
Sementara untuk heli angkut pasukan bertahap satu unit dulu. “Nanti akan didukung oleh heli berikutnya,” kata KSAU.(Roni Sontani)
