Nurani Antikorupsi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - “Masihkah pemerintah memerlukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau mangakomodasi pihak-pihak yang selama ini memang tidak suka keberadaan lembaga antirasuah tersebut?” (Tajuk BPost berjudul Polri Gamang Tangani Kasus Novel (24/4/2017).

Pertanyaan yang semestinya mudah dijawab “Ya, masih memerlukan” oleh pemerintah, jika mereka (baca: pemerintahan Jokowi-JK) tetap istiqomah dengan Nawacita atau sembilan cita-cita utama yang salah satu program aksi utamanya adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Basmi

Berbagai model dan gaya serangan yang ditujukan terhadap KPK kian hari kian bertubi-tubi, terutama mereka (para koruptor) yang antipati terhadap lembaga antirasuah maupun yang sensitif dengan para penyidiknya.

Menyandang status sebagai penyidik KPK memang menjadi tantangan sekaligus ancaman berupa risiko pekerjaan yang tidak mudah. Bentuk ancaman pun bermacam-macam, mulai dari teror penganiayaan maupun pembunuhan hingga risiko nyawa.

Novel Baswedan menjadi salah satu penyidik senior KPK yang jadi pesakitan. Bukan hanya sakit fisik akibat penyiraman air keras ke wajahnya oleh oknum biadab (11/4/2017), tapi juga sakit batin karena kasus yang menimpanya tak kunjung diusut tuntas oleh pihak terkait.

Harapannya tentu upaya kriminalisasi dan pelemahan KPK terutama kepada penyidiknya, Novel Baswedan, yang kasusnya pernah ‘digantung’ selama 9 tahun (2004-2013) tidak kembali terulang.

Sanggahan bahwa tidak benar kepolisian lambat dalam mengusut kasus teror Novel, perlu dibuktikan dengan gerak cepat dan tepat Polri. Di sisi lain, KPK sebagai lembaga yang menaungi dirinya (baca: Novel), seharusnya memberi pengayoman, bukan hanya tunduk patuh menunggu hasil penyidikan Polri.

Itulah penggalan opini Muh Fajaruddin Atsnan MPd (Dosen STKIP PGRI Banjarmasin) menyikapi teror terhadap KPK. selengkapnya simak di Banjarmasin Post edisi Selasa (09/05/2017).