Indonesia Perlu Perkuat Diplomasi Sektor Sawit

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Indonesia perlu memperkuat diplomasi dan komunikasi sektor kelapa sawit di tingkat global.

Kelapa sawit tidak seperti tudingan yang selama ini gencar dilakukan banyak negara Eropa dan Amerika.

Meskipun berbagai riset ilmiah dan data sudah banyak menepis kampanye negatif tentang sawit, upaya yang terstruktur, sistematis dan massif yang menghambat komoditas strategis Indonesia ini masih terus berlangsung.

“Kita perlu perkuat diplomasi dan komunikasi di level global. Dunia internasional harus lebih fair menilai kelapa sawit," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, Rabu (11/10/2017)

Joko berbicara di hadapan sejumlah diplomat senior peserta program Sesparlu (Senior Diplomat Course) batch ke-57 di Pudiklat Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta.

Baca: Peluang Bisnis! Pengusaha Besar Pakistan Cari Mitra Investasi Kelapa Sawit di Indonesia

Selain diplomat Indonesia, hadir juga diplomat senior negara sahabat.

Joko memaparkan, salah satu kampanye negatif adalah terkait isu kehutanan seperti deforestasi, keanekaragaman hayati, maupun tudingan industri sawit yang merambah lahan gambut hingga menyebabkan kebakaran hutan.

Tudingan bahwa industri sawit penyebab kebakaran hutan itu, menurut Joko, tidak benar sama sekali.

Ia menunjukkan dokumentasi dan berita bahwa kebakaran hutan juga terjadi di negara lain, baik di Amerika maupun Eropa.

Kebakaran-kebakaran di Amerika dan Eropa itu, menurutnya, menggambarkan bahwa negara selama ini yang sering mengatasnamakan kepentingan dunia tentang pentingnya menjaga lingkungan, ternyata mengalami kebakaran hutan juga.

“Saya memastikan bahwa sektor kelapa sawit Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan," kata Joko.

Bahkan, kata Joko, sejak tahun 2014 pemerintah mewajibkan seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Baca: Gapki Bantah Sejumlah Perkebunan Sawit Bakar Lahan, Rasanya Tidak Mungkin

"Dan pemerintah saat ini sedang memperkuat ISPO agar semakin diterima di dunia internasional," tuturnya.