Pungutan di SMAN 1 Simpangempat, Benarkah Alasannya karena Ini?

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Terkait masalah informasi pungutan di SMAN 1 Simpangempat Tanahbumbu, komite sekolah pun menjelaskan asal muasal sehingga adanya sumbangan tersebut.

Menurut Ketua Komite SMAN 1 Simpangempat Tanbu, HM Badrun Taher bersama dengan Sekretaris Komite, H Sultan Batursa saat ditemui dirumahnya, latar belakang adanya sumbangan itu karena melihat kondisi peralihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi.

Dikatakannya, sebelumnya semua serba gratis dan gaji guru honorer dan PTT tidak serendah itu dan semuanya dibantu Pemerintah Daerah Tanahbumbu.

Baca: Pungutan Sekolah, Ini Penjelasan Kepala SMAN 1 Simpangempat

Namun, dampak pengalihan kewenangan ini cukup membuat pusing sekolah sehingga harus ada langkah pemecahan solusinya.

Sebab itu, komiter mengadakan rapat dengan orangtuamurid di sekolah.
Karena kondisi siswa yang jumlahnya seribu lebih itu perlu penanganan.

Begitu juga dengan solusi bagi guru-guru non PNS.

"Akhirnya setelah ada rapat komiter bersama dengan orangtua murid mendapatkan solusinya. Mereka siap memberikan partisipasinya di tempat anaknya bersekolah itu. Maka dari hasil hitungan didapatlah sumbangan partisipasi untuk kelas X Rp 92 ribu dan kelas XI dan XII Rp 42 ribu tapi dibulatkan menjadi Rp 100 ribu dan 50 ribu dari keinginan orangtua," katanya.

Baca: Yuk, Baca Surah Yasin Malam Jumat, ini Lho Ternyata Manfaatnya

Dikatakannya, uang yang masuk itu langsung disimpang di rekening bersama komite dan sekolah.

Sehingga bukan dari komite saja yang menyimpan uangnya, pengambilannya pun harus ada pihak sekolah dan komite minimal dua orang.

"Jadi uangnya itu untuk membantu sekolah, bukan dipegang sekolah dan tidak dipegang komite. Di antara penggunannya adalah untuk gaji guru dan tata usaha, begitu juga untuk kegiatan komite bila ada pertemuan dengan orangtuan untuk konsumsinya," katanya.

Pada pelaksanaannya, banyak yang akan digunakan, baik dari keperluan komputer karena masih kekurangan untuk ujian sehingga nantinya tak meminjam lagi.

"Kami juga sudah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi. Ini tidak ada keterlibatan pihak sekolah karena tidak boleh. Nah bagi siswa kurang mampu tidak akan bayar, begitu juga bila kakak adik bersekolah disatu sekolah itu hanya satu orang saja yang bayar, itu pun kalau mampu jadi tidak ada paksaan sama sekali," katanya.