BPJS Kesehatan Kabupaten HSU Tingkatkan Pelayanan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kantor Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) saat ini berpindah ke Jalan Suwandi Sumarta RT 10 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah.

Perpindahan ke kantor baru ini merupakan salahsatu upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten HSU, Fajar Suryaney DA, mengatakan pelayanan prima yang diberikan ke peserta BPJS Kesehatan haruslah memenuhi standar pelayanan.

Yaitu dengan menyediakan sarana berupa ruangan yang nyaman dan aman, ditambah dengan pelayanan yang baik dari para petugas.

"Dengan kantor baru peserta JKN - KISdiharapkan bisa merasa lebih nyaman dengan ruang tunggu yang cukup luas dan penyejuk udara, merasa aman karena juga tersedia petugas keamanan," ungkapnya.

Letak kantor baru BPJS Kesehatan juga masih berada di pusat Kota Amuntai sehingga masyarakat tidak akan kesulitan dalam mencari.

BPJS Kesehatan Kabupaten HSU terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan mengingat banyaknya manfaat yang diterima oleh masyarakat melalui program JKN-KIS ini.

Capaian kepesertaan JKN-KIS Kabupaten HSU per Oktober 2017 sebanyak 117.502 jiwa.

Dengan rincian Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD berjumlah 12.489 jiwa dan PBI APBN berjumlah 71.897 jiwa.

Sedangkan untuk peserta Non-PBI pekerja penerima upah yaitu PNS dan Badan Usaha berjumlah 22.795 jiwa, pekerja bukana penerima upah atau mandiri berjumlah 6.238 jiwa, dan bukan pekerja 4.083 jiwa.

"Kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten HSU sebanyak 51 persen dari jumlah penduduk sebanyak 223.528 jiwa," ujarnya.

Warga Kabupaten HSU yang mendaftar secara mandiri memang masih belum maksimal, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah mengenai penting dan banyaknya manfaat dari JKN-KIS.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan pentingnya menjadi peserta JKN-KIS pihaknya melakukan sosialisasi.

"Kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat ke sembilan kecamatan, memberikan penjelasan manfaat serta cara mendaftar serta persyaratannya," ujarnya.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintahan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat agar memiliki jaminan kesehatan.