Berita Jakarta

Dalam 3,5 Tahun Ada 5 Ketum Golkar, JK: Ini Rekor Dunia!

"Saya kira ini rekor maksimal. Mungkin rekor dunia malah. Bahwa Partai Golkar dalam 3,5 tahun memiliki lima ketua umum"

Editor: Didik Triomarsidi
kompas.com
Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Rabu (20/12/2017). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menutup forum Musyawarah Nasional (Munaslub) Partai Golkar, Rabu (20/12/2017) malam.

Pidato Kalla diawali dengan guyonan soal ketua umum Golkar.

Ia mengatakan, dalam 3,5 tahun, Ketua Umum Golkar dijabat oleh lima orang berbeda.

"Saya kira ini rekor maksimal. Mungkin rekor dunia malah. Bahwa Partai Golkar dalam 3,5 tahun memiliki lima ketua umum," kata Kalla, disambut tawa hadirin, Rabu malam.

Kalla kemudian menyebutkan lima ketua umum tersebut.

Mereka adalah, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono yang sempat menjadi Ketua Umum Partai Golkar secara bersamaan saat partai berlambang pohon beringin itu dilanda dualisme kepengurusan.

Baca: Cerita Pilu TKW! Sengaja Merekam Aksi Bejat sang Majikan yang Ingin Memperkosanya

Aburizal menjadi ketua umum versi Munas Bali, sedangkan Agung menjadi ketua umum versi Munas Ancol.

Ketua Umum Partai Golkar berikutnya adalah Setya Novanto. Novanto terpilih sebagai ketua umum dari Munaslub Partai Golkar di Bali yang digelar dalam rangka konsolidasi partai setelah dualisme kepengurusan.


Pimpinan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Namun, Novanto kemudian terjerat kasus korupsi proyek e-KTP yang membuatnya tak bisa aktif dalam kegiatan kepartaian.

Sekretaris Jenderal Idrus Marham ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Ketua umum kelima adalah Airlangga Hartarto yang baru saja terpilih menggantikan Novanto.

Kalla menegaskan, jika ingin menjalankan demokrasi dengan baik, maka partai politik sebagai pilar demokrasi juga harus lebih demokratis.

Jika partai tak demokratis secara internal, maka demokrasi bangsa akan sulit dibangun.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved