Apel Senin Pagi, Karyawan Kemenkumham Kalsel Deklarasikan Zona Integritas

Senin (08/1/2018) pagi dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

Penulis: Irfani Rahman | Editor: Ernawati
via BANJARMASINPOST.co.id/irfani rahman
(Foto: ist/Kanwil Kemenkumham Kalsel) Deklarasi zona integritas oleh jajaran Kemenkumham Kalsel, Senin (8/1/2018). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Senin (08/1/2018) pagi dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) baik di Kantor Wilayah maupun pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi secara serentak dilakasanakan di halaman Kanwil dan UPT masing-masing.

“Tak perlu sangsi terhadap kita, jawablah dengan kinerja dan karya nyata, yang artinya kesangsian dari publik karena kinerja kita dimasa lampau harus kita jadikan penyemangat untuk maju, yaitu dengan cara menjawabnya melalui bekerja.” Kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly, dalam sambutannya yang dibacakan langsung Kepala Kanwil, Imam Suyudi, selaku pembina apel.

Baca: Sewaktu Badali dalam Kandungan, Guru Sekumpul Didatangi Rasulullah dan Datu Kelampayan

Baca: Amin Badali Beranjak Dewasa, Jemaah Takjub Lihat Ketampanannya Mirip Guru Sekumpul

Baca: Beda 14 Bulan dengan Usia Adiknya Ahmad Hafi Badali, Pesan Guru Sekumpul : Ading Jaga Kakaklah

Baca: Badali Dapat Petunjuk dari Ayahanda Guru Sekumpul Lewat Mimpi saat Hadapi Masalah Berat

Apel yang bertema “Kerja Bersama, Tingkatkan Kinerja” ini diikuti seluruh JFU dan JFT serta Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas dilingkungan Kantor Wilayah.

Kegiatan dirangkai dengan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018.

Pada saat apel tersebut bendara merah putih dan bendera pengayoman diikuti tiga bendera deklarasi janji kinerja tahun 2018 mendampingi pembaca deklarasi yang diucapkan bersama-sama seluruh peserta apel yang dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama

Adapun lima poin penting yang disampaikan MenkumHam, Yasonna Hamonagan Laoly yaitu :
1. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas , dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dalam menghadapi tahun politik yang dimulai tanggal 17 Juni 2018 Pilkada Serentak di 171 Daerah;
2. Menghadapi dua agenda Internasional yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meetings 2018, Kantor Wilayah yang wilayahnya menjadi lokasi kegiatan bertaraf internasional, agar pro aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat guna mendukung suksesnya acara tersebut;
3. Tahun 2018 diinginkan ada satuan kerja atau UPT yang berhasil meraih WBK/WBBM oleh karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran segera menyusun langkah strategis agar WBK/WBBM dapat diraih;
4. Tahun 2018 Onbudsman RI akan kembali mengevaluasi layanan public dengan fokus utama Pemasyarakatan dan Imigrasi agar dipersiapkan dengan baik, hilangkan budaya-budaya yang tidak mendukung perfoma layanan publik seperti pungutan liar;
5. Fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan output, outcome, dan impact yang dihasilkan, bahwa penggunaan APBN dengan cermat sehingga aktivitas bisa berdampak langsung kepada Rakyat.

Sementara itu Kanwil Kemenkumham Kasel pada tahun 2017 telah berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM pada Kanim Kelas I Banjarmasin dan Bapas Kelas I Banjarmasin.

Selain itu, telah dipersiapkan dua lapas yaitu Lapas Kelas IIA Banjarmasin dan Lapas Khusus Narkotika Karang Intan yang saat ini sudah tahap pembinaan WBK/WBBM.

Ppestasi lainnya seperti di Kanim Banjarmasin telah mendapatkan penghargaan sebagai kantor dengan pelayanan terbaik atas survei yang dilakukan oleh Ombudsman Kalimantan Selatan. (BANJARMASINPOST.co.id/irfani rahman)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved