Ekonomi dan Bisnis

Ingat, Mulai Besok Larangan Soal Kepiting Bertelur Diberlakukan Lagi! Ini Ketentuannya

Terhitung mulai tanggal 6 Februari 2018 larangan penangkapan dan atau melalulintaskan kepiting bertelur diberlakukan kembali.

Ingat, Mulai Besok Larangan Soal Kepiting Bertelur Diberlakukan Lagi! Ini Ketentuannya
Kampanye stop tangkap dan konsumsi kepiting bertelur.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Terhitung mulai tanggal 6 Februari 2018 larangan penangkapan dan atau melalulintaskan kepiting bertelur diberlakukan kembali.

Pemberlakuan ini didasari oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/Permen-KP/2016, pada pasal 3 poin b menyatakan bahwa penangkapan dan atau pengeluaran pada tanggal 6 februari sampai tanggal 14 Desember dalam kondisi tidak bertelur dengan ukuran lebar karapas diatas 15 (lima belas) dan atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Terkait pemberlakuan larangan pengiriman kepiting bertelur, Balai KIPM Banjarmasin gencar melakukan sosialisasi kepada pengusaha atau stakeholder terutama kepada pengguna jasa yang rutin mengirim kepiting keluar Kalsel.

Baca: Bikin Iri! Dua Pria di Banjarmasin Ini Raup Rupiah Lewat Game Online, Begini Caranya

Baca: OJK Cabut Izin AXA Life Indonesia, Simak Putusan Resminya

Baca: Pameran Rumah Tawarkan Hunian DP 0 Rupiah, Ternyata Ini Syaratnya

Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau pengguna jasa mengenai pengiriman kepiting bertelur.

Kepala Balai KIPM Banjarmasin Hasim mengatakan, mulai hari Selasa, 6 Februari 2018 aturan mengenai larangan pengiriman/penangkapan kepiting bertelur diberlakukan kembali.

Petugas kami baik yang di lapangan maupun di pelayanan sertifikasi telah kami tekankan untuk memberikan sosialisasi terkait peraturan tersebut.

"Jika masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau penggunajasa, kami akan menindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Pembatasan penangkapan kepiting dengan jenis dan ukuran tertentu ini merupakan regulasi untuk menjaga keberadaan dan ketersediaan populasi sumber daya lobster, kepiting dan rajungan dan kelestarian sumber daya perikanan.

Hasim menambahkan, bagi para pengusaha atau penggunajasa yang melakukan pelanggaran akan dijerat dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan serta Pasal 7 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman hukumannya adalah hukuman 6 tahun penjara atau denda 1,5 milyar".

Diimbau kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat perikanan baik nelayan, penangkap maupun para pengusaha perikanan untuk dapat mematuhi aturan yg berlaku terkait penangkapan lobster, kepiting dan rajungan demi kelestarian sumberdaya perikanan khususnya sumber daya perikanan Kalimantan Selatan. (BANJARMASINPOST.co.id/nia kurniawan)

Penulis: Nia Kurniawan
Editor: Ernawati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved