Tidak Update dengan Kondisi Riil Kemiskinan di Daerah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - PENDATAAN penerima beras gratis bantuan sosial (bansos) rastra di Kalsel secara terpusat oleh Kementrian Sosial (Kemensos) banyak menimbulkan masalah data.

Pendataan secara terpusat akan selalu tidak up-date dengan kondisi riil kemiskinan di daerah.

Mobilitas penduduk, perubahan status ekonomi, kematian, kelahiran akan bergerak cepat.

Sementara sistem pendataan kemiskinaan oleh Kemensos tak lagi bisa merekam secara objektif kondisi kemiskinan di daerah.

Ke depan sudah saatnya pemerintah pusat mempercayakan pendataan kemiskinan ke daerah.

Seperti Banjarmasin pasti mampu.

Baca: Duh! Usai Melamar Kekasihnya di Jeddah, Pasangan Ini Jadi Buronan Pangeran Arab

Hanya saja pendataan terpusat di daerah harus diimbangi dengan kesetaraan IT di semua kabupaten/kota di Indonesia.

Sistem pendataan kemiskinan terpusat dilakukan karena ada disparitas kemampuan IT di masing-masing daerah di Indonesia.

Pendataan kemiskinan terpusat, mempunyai kelemahan yakni datanya tidak up-date dan berpotensi menuai protes saat penyaluran bantuan kemiskinan.

Bantuan kemiskinan seperti beras bansos gratis ada sisi positifnya sebagai langkah mengamankan gejolak di masyarakat.

Pola bansos seperti zaman Orde Baru itu.

Baca: Wow! Ternyata Artis Banua Suka Kawin Cerai, Fenomena atau Gaya Hidup Ya?

Presiden Soeharto selalu akan bertanya ke Bulog, bagaimana Bulog apakah beras aman.

Bansos juga banyak dikritik sebagai upaya tidak mendidik masyarakat karena warga diberi ikan, bukan diberi kail.