Ekonomi dan Bisnis

Mayday 2018: Peringatan Hari Buruh di Siring, Pekerja Minta Ubah PP 78 Tahun 2015

Peringatan Hari Buruh atau Mayday di panggung siring nol kilometer Banjarmasin berlangsung meriah namun tetap sederhana, Selasa (1/5).

Mayday 2018: Peringatan Hari Buruh di Siring, Pekerja Minta Ubah PP 78 Tahun 2015
banjarmasinpost.co.id/hasby suhaili
Peringatan Hari Buruh di panggung siring nol kilometer Banjarmasin berlangsung meriah namun tetap sederhana, Selasa (1/5). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN — Peringatan Hari Buruh  atau Mayday 2018 di panggung siring nol kilometer Banjarmasin berlangsung meriah namun tetap sederhana, Selasa (1/5).

Hadir Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor beserta jajaran dan Ketua Apindo Kalsel, H Supriadi.

Ketua Apindo Kalsel H Supriadi bersyukur peringatan Mayday di Kalsel selalu kondusif.

Pihaknya memberikan apresiasi yang besar kepada semua serikat pekerja yang sama-sama memperingati Mayday dengan hal-hal yang konstruktif.

Baca: Raditya Dika dan Anissa Aziza Menikah, Begini Ungkapan Haru Raditya di Instagramnya

“Dengan peetumbuhan ekonomi Kalsel yang makin membaik dan kondisi berusaha yang lebih kondusif di harapkan teman-teman pengusaha bisa lebih mensejahterakan para pekerjanya,” katanya.

Dia menambahkan, Apindo Kalsel berterima-kasih atas suport yang sangat besar dari Gubernur Kalsel, semoga kerja sama tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah ini akan selalu terjaga sehingga kondisi berusaha di Kalsel semakin lebih baik.

“Kami harapkan investor makin nyaman berinvestasi di Banua yang sama-sama kita cintai ini,” tambahnya.

Baca: Lucinta Luna Punya Hubungan Khusus dengan Aktor Korea Jung Hae In? Kok Bisa? ini Faktanya

Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel Sumarlan mengatakan, rangkaian memperingati May Day sudah digelar sejak 30 April 2018.

Salah satunya adalah unjuk rasa yang menuntut perunahan regulasi dalam PP No 79 tahun 2015.

Baca: Kisah Lama Mantan Adipati Dolken Kembali Dibahas, Usai Diduga Singgung Fans Dilan 1990

Dijelaskannya, PP itu tentang pengupahan, regulasinya akan memberangus serikat pekerja dan dewan pengupahan.

Memuat bahwa kenaikan pekerja tiap tahun tidak mesti lagi pembahasannya melalui dewan pengupahan tetapi formulasinya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terkini.

(Banjarmasinpost.co.id/Hasby)

Penulis:
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved