72 Satker Dapat Rapor Merah dari Dirjen Perbendaharaan Kalsel, Ini Urutan 10 Terbawah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 72 satuan kerja mendapat rapor merah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

72 satuan kerja ini dari 567 satuan kerja yang mengola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total anggaran Rp 8,4 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Usdek Rahyono, mengatakan 72 satuan kerja tersebut kinerja pelaksanaan anggaran masih di bawah 80 persen.

Baca: Penerimaan CPNS 2018 Pada Akhir Juli, Ini Situs Resmi dan Informasi Pendaftarannya

Urutan 10 terbawah di antarannya adalah MAN Insan Cendikia Tanahlaut pelaksana anggaran 9,52 persen, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan 13,73 persen, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan 38,89 persen, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 39,93 persen, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 39,94 persen, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Kotabaru 40,74 persen, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Tengah 42,59 persen, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Utara 42,59 persen, Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kabutan Tabalong 42,59 persen, dan Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan Provinsi Kalimantan Selatan 44,44 persen.

Baca: Ingin Tahu Ramalan Zodiak untuk Selasa 17 Juli 2018, Ini Penjelasannya

"Sampai triwulan ke dua ini, satker tersebut masih di bawah 80 persen. Kami ingin mereka sharing, menjelaskan apa masalahnya jadi sampai kinjera pelaksanaan anggaran di bawah ketetapan," ujarnya saat focus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja lembaga/kementerian sampai dengan triwulah II tahun anggaran 2018 di Kantor Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Jalan S Parman, Selasa (17/7/2018).

Dijelaskannya, yang dipanggil saat focus group discussion merupakan satket dengan rapor merah termasuk Man Insan Cendekia Tanahlaut.

Dijelaskannya, MAN Insan Cendikia paling rendah karena ada perubahanan DIPA yang awalnya dikelola Kemenag Tanahlaut dan sekarang MAN Insan Cendikia Tanahlaut sudah menjadi satuan kerja tersendiri pada Mei lalu.

Baca: Jika Muncul Gerhana Bulan Total Blood Moon, Anda Disarankan Lakukan Ini

"Anggaran dari MAN Insan Cendikia baru turun bulan Mei. Jadi realisasinya baru 9,52 persen. Saya yakin di triwulan ke III mereka bisa mencapai 80 persen," katanya.

Wakil Bendahara Pengeluaran MAN Insan Cendikia Tanahlaut, Khairullah Amin, membeberkan MAN Insan Cendikia mendapat bantuan dari APBN sebesar Rp10 miliar. Sebanyak Rp 3 miliar dikelola MAN Insan Cendikia Tanah Laut sebagai satker baru, sisanya masih dikelola Kemenag Tanahlaut.

Baca: Tepat Jam 21.25 Gubernur Anies Telepon Mangara Pardede, Besoknya Wali Kota Jakarta Pusat Diganti

"Selain kurang sumber daya manusia. Relisasi yang dihitung merupakan anggaran Rp 3 miliar satuan kerja baru yang terdiri untuk operasional Man. Sedangkan pembangunan masih melekat di Kemenag," ujarnya.

Ia yakin, pada triwulan ke III realisasi capaian kinerja mencapai 80 persen. "Kami baru dua bulan melaksanakan, jadi paling rendah," tuntasnya.

(banjarmasinpost.co.id/Eka Pertiwi)