Mahfud MD Sebut Gerakan #2019GantiPresiden Tak Langgar Hukum, Tapi Tolak Ikut, Jelang Pilpres 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID - Munculnya gerakan #2019GantiPresiden mendapat tanggapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Mahfud MD mengaku dia menolak keras untuk ikut gerakan #2019GantiPresiden. Indonesia sendiri menjelang Pilpres 2019.

Penolakan ikut gerakan #2019GantiPresiden ini disampaikan Mahfud MD melalui laman Twitternya @mohmahfudmd, Selasa (4/9/2018).

Berdasarkan tulisannya, Mahfud MD menolak ikut gerakan #2019GantiPresiden sejak awal digagas dan sempat diajak bergabung dalam gerakan tersebut.

Baca: Pernyataan Menag Lukman Hakim Soal Ustadz Abdul Somad yang Batal Ceramah karena Dugaan Intimidasi

Baca: Sujiwo Tejo Sebut Rantai Kekacauan Soal Ustadz Abdul Somad Batalkan Ceramah Karena Dugaan Intimidasi

Baca: Reaksi Aa Gym Soal Ustadz Abdul Somad Batalkan Ceramah Karena Dugaan Intimidasi

Baca: Pernikahan Habib Usman dan Kartika Putri Dibenarkan Lewat Postingan Ini, Habib: Alhamdulillah Benar

Baca: Rizal Ramli Singgung Krisis Ekonomi 1998 Terkait Anjloknya Nilai Tukar Rupiah, Bakal Lebih Parah?

Mahfud MD menuturkan dirinya hanya setuju dan bersedia ikut gerakan #2019PemilihanPresiden.

Meski demikian, menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden tidaklah melanggar hukum.

Mahfud MD menambahkan jika gerakan tersebut ditumpangi hal yang melanggar hukum maka harus ditindak.

"Sejak awal digagas dan diajak sy menolak keras utk ikut gerakan #2019gantipresiden. Sy hanya setuju dan bersedia ikut dgn gerakan #2019pemilihanpresiden. Meski begitu gerakan itu sendiri menurut sy tak melanggar hukum. Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya hrs ditindak," tulis akun @mohmahfudmd.

Diberitakan sebelumnya, beberapa tokoh gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan di sejumlah daerah di Indonesia.

Satu di antara tokoh gerakan #2019GantiPresiden Neno Warisman, sempat diadang massa yang kontra gerakan #2019 Ganti Presiden di Pekanbaru, Riau.

Massa mengadang Neno Warisman di pintu keluar Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II.

Baca: Lama Bungkam Stuntman Jokowi Minta Maaf, Pengakuannya Soal Video Pembukaan Asian Games 2018

Baca: Jadwal Siaran Langsung (Live) TV One PSS Sleman vs Persegres Liga 2 2018 Sore Ini

Kedatangan Neno Warisman di Pekanbaru, Riau dianggap berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

"Pulangkan Neno Warisman," teriak massa, dilansir dari Kompas.com, Sabtu (25/8/2018).

Tiga jam diadang, massa pendukung Neno Warisman sempat datang ke bandara untuk menjemput.

Agar tak terjadi bentrok, aparat berusaha membubarkan kedua kubu serta memulangkan Neno Warisman ke Jakarta.

Selain Neno Warisman, tokoh gerakan #2019GantiPresiden lainnya, yakni Ahmad Dhani juga mengalami penolakan di Surabaya.

Hotel tempat menginap Ahmad Dhani di Surabaya sempat dikepung massa yang menolak deklarasi '2019 Ganti Presiden', dikutip dari TribunJatim.com, Senin (27/8/2018).

Deklarasi berlokasi di monumen Tugu Pahlawan Surabaya, tak jauh dari hotel tersebut.

Aksi gerakan '2019 Ganti Presiden' di Surabaya sempat berlangsung sejenak meski akhirnya dibubarkan polisi karena dianggap tidak memiliki izin.

Di Bangka Belitung, giliran Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung yang tidak mendapatkan izin menyuarakan deklarasinya.

Diwartakan dari Kompas.com, Jumat (24/8/2018), sekelompok massa menolak kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet saat aksi unjuk rasa di depan Mapolda Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (24/8/2018) siang.

Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet diagendakan menjadi pembicara acara diskusi di Warung Umah Ubi Atok Kulop, Pangkal Pinang, Sabtu (25/8/2018).

Baca: Ular Piton Sepanjang 5 Meter Ditemukan Mati Kekenyangan, Lihat Isi Perutnya Saat Dibedah

Baca: Penjelasan Angel Karamoy Soal Kabar Pernikahannya dengan Jose Purnomo sang Sutradara Film

Namun, acara tersebut ditentang oleh massa yang tergabung dalam perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM.

Koordinator Aksi yang mengatasnamakan perwakilan mahasiswa dan resimen Yudha Putra PPM, Rikky Fermana, mengatakan, penolakan disampaikan karena diskusi yang hendak dihadiri Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet dinilai bermuatan politis.

“Kami menolak karena belum ada ketentuan KPU terkait aturan kampanye. Sementara diskusi yang hendak mereka hadiri mengusung tema pada 2019 ganti presiden,” ujar Rikky.

Dia mengungkapkan, kehadiran Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, dikhawatirkan memicu perpecahan di kalangan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

“Kami menolak kegiatan tersebut diadakan di Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi contoh atau pilot project kepentingan kelompok tertentu,” ujarnya. (TribunWow.com/ Qurrota Ayun)