Ketua DPW PPP Minta Pencabutan Laporan Mahasiswa Pendemo ke Fraksi DPRD Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua DPW PPP Kalsel Aditya Mufti Ariffin memerintahkan Fraksi PPP di DPRD Kalsel untuk bersikap terkait kasus hukum yang menjerat sejumlah mahasiswa pendemo karena telah melakukan perusakan sejumlah aset negara.

"Saya berharap Sekretariat DPRD Kalsel lebih bijak menyikapi hal ini. Saya juga telah koordinasi dengan Fraksi PPP di DPRD Kalsel untuk menyampaikan pertimbangan pencabutan berkas kasus hukum para mahasiswa di Polresta Banjarmasin," ucap Anggota DPR RI Komisi III itu, Selasa (18/09/2018) sore.

Legislator yang akrab disapa Opi itu menyampaikan beberapa pertimbangan terkait keinginan pencabutan berkas laporan kasus perusakan fasilitas DPRD Kalsel yang dilakukan para mahasisea dari LSISK itu.

Alasan utamanya, terang dia, karena mereka masih berstatus mahasiswa. Artinya mereka masih perlu banyak belajar.

Baca: Link sscn.bkn.go.id Disini! Cara dan Format Upload Daftar Dokumen di Situs Pendaftaran CPNS 2018

Baca: 9 Persyaratan Dasar Penerimaan CPNS, Link sscn.bkn.go.id Pendaftaran CPNS 2018 Klik di Sini!

Baca: Panduan Registrasi Mendaftar di Link sscn.bkn.go.id Pendaftaran CPNS 2018, Cek Dokumen yang Diupload

Baca: Lafadz Niat Puasa Tasua 9 Muharram dan Asyura 10 Muharram yang Jatuh Pada Rabu (19/9) Kamis (20/9)

"Namun tentu saja hal ini jadi pembelajaran. Dalam menyampaikan pendapat, bisa lebih santun dan tidak melakukan mementingkan amarah terlebih melakukan perusakan," ucapnya.

Alasan lainnya, tentu saja jajaran Sekretariat DPRD serta Anggota DPRD Kalsel lebih bijak dan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan introspeksi.

"Saat kejadian, yang saya dengar hanya ada satu anggota dewan. Bisa jadi karena itulah kemudian timbul reaksi dari mahasiswa. Agaknya ke depan jangan dibiarkan kosong gedung DPRD Kalsel," kata dia. (banjarmasinpost.co.id/rendy nicko)