Banyak Lulusan SD yang Tak Melanjutkan ke SMP, Dinas Pendidikan Kalsel akan Menyasar ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - ANGKA Partisipasi Kotor (APK) bidang pendidikan di Kalsel masih berada di angka 7,99.

Perhitungan ini adalah rata-rata usia sekolah masyarakat Banua adalah kelas 1 SMP.

Pemprov pun menargetkan APK bisa menjadi 12 tahun.

Mengapa APK Kalsel masih berada di 7,99 tahun? Karena perhitungan pemerintah hanya berdasar kelulusan sekolah umum atau masuk data pokok pendidikan (Dapodik).

Baca: Reaksi Mengejutkan Ahmad Dhani Soal Maia Estianty yang Dikabarkan Akan Menikah Lagi

Guna meningkatkan itu, Pemprov Kalsel melalui dinas pendidikan akan menyasar pondok pesantren yang dinilai masih banyak lulusan SD tanpa melanjutkan studi ke SMP.

Sedangkan lulusan pesantren atau madrasah tidak masuk dapodik.

Baca: Tasya Kamila Buka-bukaan Sifat Asli Rossa pada Saat Rayakan Ulang Tahun Sahabatnya Itu

Terkait hal ini, Halimatus Sa’diah, Kabid Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama Islam Kemenag Kalsel, menjelaskan di pondok pesantren memang pendidikan nonformal, tapi ada pula yang menyelengaraakan pendidikan formal, dan ada ponpes salafiah dan tergabung di Program Wajib Belajar Dikdas.

"Ponpes Salafiah yang Wajardikdas itu sekarang sudah ada sebanyak 106 dari total 225 pondok pesantren yang terdata. Wajar dikdas mereka menyelenggarakan nonformal dan disetarakan dengan formal melalui kejar paket," jelas Halimatus, Senin (8/10).

Baca: Kaget, Andi Arief Mendadak Tarik Kritikannya ke Presiden Jokowi Terkait Biaya IMF-World Bank di Bali

Diakuinya, memang masih ada potensi yang masih belum Wajardikdas, dan itu bisa dikejar dan Kemenag akan welcome jika ada kerjasama dengan Dikdas untuk program kejar paket.

"Setiap tahun kejar paket atau penyetaraan dari santri ponpes salafiah ada sekitar 50 sampai 100-an orang dalam satu pondok pesantren, dan itu bisa ditingkatkan lagi kerja sama dengan Disdik," ujarnya.