Kronika

Koruptor atau KPK

Setelah penangkapan kepala daerah dan wakil rakyat secara bertubi-tubi karena korupsi, kini giliran Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan jadi tersangka.

Koruptor atau KPK
Kompas.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan usai menjalani pemeriksaan pada Jumat (2/11/2018). Ia tampak keluar memakai rompi tahanan KPK sekitar pukul 18.20 WIB(DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com)

Oleh: Pramono BS

BANJARMASINPOST.CO.ID - SUNGGUH malang negeri ini. Setelah penangkapan kepala daerah dan wakil rakyat secara bertubi-tubi karena korupsi, kini giliran Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional) juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ini berarti sudah dua pimpinan tertinggi DPR yang jadi tersangka selama periode 2014-2019.

Sebelumnya Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Golkar Setya Novanto juga diringkus KPK. Kini dia sudah meringkuk dalam penjara. ‘Pelarian’ Setya Novanto bagai dalam film, penuh tipu dan rekayasa. Ditambah dengan mantan Ketua DPD Irman Gusman maka tiga pucuk pimpinan badan legislatif Indonesia 2014-2019 sudah diringkus KPK.

Beberapa hari sebelumnya Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin juga ditangkap KPK, kemudian menyusul Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan terakhir tiga anggota DPRD Kalimantan Tengah.

Taufik Kurniawan disangka menerima hadiah sekitar Rp 3 miliar untuk mencairkan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Bupati Kebumen M Yahya Fuad sudah lebih dulu masuk bui, dia dihukum 4 tahun untuk korupsi Rp 12 miliar. Sedang Ketua DPRD-nya Cipto Waluyo ikut jadi tersangka. Ceritanya Kebumen mendapat DAK hampir Rp 100 miliar untuk membangun jalan dan jembatan. Tapi hanya 20 persen yang digunakan, selebihnya dibuat bancakan.

Taufik selama ini tidak kelihatan menonjol baik di partai maupun legislatif. Dia dipasang jadi Wakil Ketua DPR saat Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) mendadak direvisi oleh partai-partai pengusung Prabowo Subianto yang kalah dalam pilpres 2014. Karena koalisinya PDIP kalah suara maka lawan bisa berbuat sesukanya. Ketua dan Wakil Ketua DPR sampai Komisi semua dikuasai kubu Prabowo. Baru setelah direvisi kembali PDIP dapat jatah wakil.

Kalau melihat keberanian orang-orang untuk melakukan korupsi bisa disimpulkan bahwa mereka memang tidak takut hukum. Karena pelaku korupsi di Indonesia hukumannya ringan. Hanya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar yang dihukum seumur hidup.

Menurut ICW tahun 2017 hukuman koruptor rata-rata cuma 2 tahun 2 bulan. Di dalam penjara diperlakukan khusus yang berbeda dengan narapidana biasa, keluar penjara masih kaya. Mustahil mereka tidak tahu bahwa aksinya diikuti KPK, ini bentuk perlawanan mereka.

Lantas apa yang bisa diandalkan KPK untuk menjerat koruptor kalau hukumannya cuma segitu saja. Mahkamah Agung yang diharapkan bisa menjadi benteng terakhir untuk membela kepentingan rakyat, keputusan-keputusannya sering bikin bingung.

Misalnya MA membatalkan peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Kini mantan-mantan koruptor itu gentayangan mencari pendukung untuk memilihnya karena putusan MA sudah mengizinkan maju sebagai calon anggota legislatif. Peninjauan Kembali (PK) juga bisa dijadikan tempat untuk berlindung bagi orang yang berperkara.

Halaman
12
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved