Bencana dan Keterbatasan Anggaran

MUSIM hujan. Awal Desember lalu, sudah terjadi banjir yang merusak rumah warga, terjadinya di wilayah Kabupaten Tabalong. Tentu jadi tanda bagi masyarakat Kalsel untuk siaga. Bukan tidak mungkin, bila lengah, bencana akan lebih merusak lagi. Bahkan bisa jatuh korban jiwa.

Seperti halnya saat kemarau, jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di bersiaga. Mulai tingkat provinsi, sampai kabupaten yang langganan ancaman kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan. Masuk penghujan, kesiagaan pun dilanjutkan. Malah lebih meningkat, mengingat ancaman jatuh korban jiwa lebih besar.

Pastinya, sangat tidak diinginkan.

Lalu, apakah hanya BPBD yang siaga? Tentu saja tidak. Seperti biasanya, baik kemarau maupun penghujan, Polri dan TNI selalu siap terjun kapanpun. Tak usah diragukan.

Nah, yang jadi pertanyaan besar, pemkab yang wilayahnya sering terkena bencana alam, apakah sudah siap memperbaikan atas kerusakan yang mungkin timbul? Seperti misalnya air bah yang pernah menerjang bagian atas di Kabupaten Tabalong, juga Kabupaten Tanahbumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Lalu, ancaman longsor yang sering terjadi di kawasan hulu sungai. Awal Oktober lalu, padahal puncak kemarau, sudah terjadi longsor cukup hebat di wilayah Kecamatan Haurgading, Kabupaten HSU. Jalan sepanjang ratusan meter, ada yang bagiannya hilang ditelan Sungai Tabalong, bagian lainnya rusak sangat parah. Sebuah jembatan gantung, malah hancur.

Rencana sudah ada, yakni bangun siring di bagian tebingnya. Sekadar menahan gempuran arus air Sungai Tabalong. Lalu, bikin jalan baru yang letaknya menjauh dari bantaran. Itu baru di satu kecamatan di HSU. Belum lagi, ancaman longsor di wilayah lainnya di Kalsel, bahkan hampir di semua daerah.

Kembali ke pertanyaan di atas, siapkah pemkab untuk antisipasi perbaikan? Bakalan tidak sedikit, anggaran yang diperlukan. Banyak contoh, jalan atau jembaran rusak, bertahun-tahun tidak diperbaiki. Sebabnya, tidak ada anggaran.

Banyak infrastruktur rusak, hanya bisa diperbaiki satu per satu. Ya jelas saja, ada yang bertahun-tahun tak tersentuh. Seumpama pada 2016 terdapat lima jalan dan jembatan yang rusak akibat longsor, ternyata pada 2017 bertambah lagi jumlah yang rusak dan tambah lagi pada 2018.

Sedangkan anggaran? Seperti biasa, pejabatnya bilang klise: tidak ada anggaran. Seakan bagi dia, biasa saja. Santai saja. Tidak menjadi beban di jiwa dan pikirannya kalau masyarakatnya susah. Menderita.

Semoga, pejabat daerah dan pegawai di jajarannya betul-betul amanah. Bekerja demi masyarakat. Gunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa segera memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana banjir atau longsor. Ingat, ancaman saat penghujan, sudah ada di depan mata. (*)