Kepala Dinkes Kalsel Nyatakan Kalsel Masih Miliki Buffer Stock Obat ARV Untuk ODHA

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sempat gagalnya lelang pengadaan obat antiretroviral (ARV) oleh Pemerintah untuk para orang dengan HIV/Aids (ODHA) sempat cemaskan ODHA termasuk di Kalsel.

Padahal, diketahui obat ARV adalah obat vital dan diperlukan konsumsi terus menerus bagi penderita ODHA.

Namun Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Dr HM Muslim nyatakan masyarakat khususnya ODHA tak perlu khawatir, karena buffer stock obat tersebut di Kalsel tersedia.

"Obat ARV sudah aman, itu di buffer stock kita ada dan apalagi obat ARV itu termasuk program saya yakin tidak ada masalah," kata Dr H M Muslim.

Selama ini, Pemerintah memang menyediakan obat ARV diberikan secara gratis pada ODHA.

Dimana Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1190 Tahun 2004 tentang Pemberian Gratis Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Obat ARV untuk HIV/AIDS.

Namun pada tahun lalu Kementerian Kesehatan sempat gagal mengadakan persediaan obat ARV jenis regimen kombinasi Tenofovir, Lamivudin dan Efaverens (TLE) melalui lelang untuk tahun 2019 di Indonesia.

Baca: Resmi! Jokowi dan Prabowo Tak Hadiri Haul Guru Sekumpul 2019, Cek Penjelasan dari BPD dan TKD Kalsel

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Hariyanto pun sempat angkat bicara terkait hal ini.

Menurutnya jika stok obat-obatan ARV terus menipis, Pemerintah Daerah Kalsel bisa memanfaatkan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD) untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan tersebut.

"Ya kalau kondisi darurat biasanya ada mekanisme emergency exit, ada dana dana yang dimanfaatkan baik untuk menangani atau memang harus segera dibelanjakan," kata Hariyanto.

Apalagi menurutnya jika hal tersebut menyangkut keselamatan bahkan nyawa, maka harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban Publik terhadap masyarakat.

Walaupun demikian, Hariyanto nyatakan bukan berarti prosedur anggaran di kesampingkan, melainkan harus pula nantinya dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan agar tidak muncul persoalan kedepan.

Tantangannya menurut Hariyanto lebih dari kesiapan pabrikan dan akses ketersediaan obat-obatan tersebut.

Baca: Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2019, Keluhan Valentino Rossi Jelang Seri 1 MotoGP 2019 Live Trans7

"Bisa pembelian di luar lelang pakai APBD Provinsi, tapi masalahnya kalau memang gagal di pusat berarti pabrikannya memang belum bisa dan kita juga akan kesulitan juga," kata Hariyanto.

Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Lutfi Syaifuddin, tak hanya gunakan dana cadangan untuk pengadaan obat ARV untuk sementara oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat khususnya Kementrian Kesehatan juga harus terus didesak untuk segera mengambil langkah cepat mencari solusi masalah tersebut.

"Pemerintah daerah harus sigap menyikapi permasalahan ini karna terkait pertahanan hidup para penderita HIV di Kalsel, kita harus mendesak pemerintah pusat mengambil langkah cepat mencari solusinya," kata Lutfi. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)