Pulau Lari-larian Masuk Wilayah Kalsel, Tapi Dikelola Pusat, Hasilnya 50:50 dengan Sulbar

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Saat ini di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan miliki 141 pulau, termasuk 19 pulau yang terbaca di satelit Kementrian Kelautan dan Perikanan RI.

Selain itu, ternyata juga ada pulau yang sempat diperebutkan antara Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Penyebabnya, lantaran di pulau yang dimaksud memiliki Sumber Daya Alam yang tinggi.

Pulau tersebut adalah pulau Lari-larian yang sempat diperdebatkan. Namun Kementrian akhirnya memutuskan, Pulau tersebut masuk dalam wilayah Kalsel dan masuk di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Hal ini dibenarkan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, H Said Akhmad, Rabu (27/3/19). Dia mengatakan perebutan pulau tersebut sudah selesai pada 2013 lalu pada zaman Gubernur Rudi Arifin.

"Potensi SDAnya kan ada, terkait ada hasil. Hanya saja hasil kesepakatan itu dikelola pusat yang ditengahi Wapres Jusuf Kalla saat itu, hasilnya itu dibagi dua kepada dua daerah itu," katanya.

Baca: Usai Doa dari Rhoma Irama, AHY & Annisa Pohan Ungkap Kondisi Ani Yudhoyono yang Didampingi SBY

Baca: Ini Cara Jokowi Saat Tiba di Bandara Syamsudin Noor, Didampingi Iriana Jokowi dan Eric Thohir

Baca: NEWSVIDEO : Sidang Perdana Kasus Pemenggal Kepala Digelar di Pengadilan Negeri Martapura

Namun, dari pembagian hasil tersebut, hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Penyalurannya belum ada sampai saat ini, padahal hasil fee nya sudah disepakati 50 persen 50 persen, antara Kalsel dan Sulawesi Barat.

"Kemarin sudah ada hitung-hitungan pada 2018 sekitar 10 T. Artinya kalsel dapat 5 T, dan Sulawesi Barat 5 T. Cuma sampai saat ini, belum ada penyaluran, tidak tahu kapan," katanya.

Dia menjelaskan, di Pulau Lari-larian itu tidak ada penduduk tapi karena ada gas disana dan sudah berjalan sejak 2013. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan pembagian itu dan dari 5 T itu, Kotabaru juga kebagian.

"Jadi masih di ESDM, kalau hitungannya untuk Kotabaru dapat bagian sekitar 2,5 Triliun. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya dari pusat, kita masih menunggu karena dana itu pasti sangat membantu daerah," katanya. (Banjarmsinpost.co.id/man hidayat)